Pemkab Fasilitasi Pertemuan dengan Pemilik Ulayat

Bupati Jayapura saat menyalami perwakilan masyarakat adat Kampung Harapan terkait penyelesaian pemalangan air di Stadion Papua Bangkit, di Kantor Bupati Jayapura, Jumat (20/12). (Robert Mboik Cepos)

Terkait Pemalangan Air di Stadion Papua Bangkit

SENTANI-Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, SE, M.Si  memfasilitasi pertemuan Pemkab Jayapura dengan pemilik ulayat Kampung Harapan terkait pemalangan air yang dialirkan ke Stadion Papua Bangkit, Jumat, (20/12).

Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, SE M.Si mengatakan, Pemkab Jayapura mengambil langkah dan inisiatif untuk memfasilitasi persoalan pemalangan air yang dialirkan ke Stadion Papua Bangkit.

Menurutnya, secara kewenangan untuk menyelesaikan persoalan itu dalam konteks tuntutan mereka, merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi Papua.

Langkah Pemkab Jayapura untuk menyelesaikan persoalan ini hanya karena letak Stadion Papua Bangkit masih berada di wilayah administrasi Kabupaten Jayapura.

“Ya kita fasilitasi saja karena ada isu masyarakat palang air di Stadion Papua Bangkit,” katanya saat ditemui Cenderawasih Pos usai kegiatan itu di lantai II Kantor Bupati Jayapura, Jumat (20/12).

Dikatakan, ada beberapa pihak yang harus terlibat untuk menyelesaikan persoalan pemalangan air di Stadion Papua Bangkit itu, seperti pihak BWS Papua, Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Papua, PU Provinsi, Dinas Perumahan Provinsi Papua. Namun sejumlah pihak yang terkait itu berhalangan hadir, sehingga rapat mediasi itu belum menemukan kata sepakat.

Untuk itu, kata dia, rapat ini kembali diagendakan pada 23 Desember 2019 nanti.

“Tadi yang hadir dari Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua, masih ada informasi dan penjelasan dari pihak terkait lainnya. Tanggujg jawab ini pihak provinsi dan Balai Wilayah Sungai, karena mereka yang membangun,”tambahnya.

Sementara itu, Marthen Ohe, Ondoafi Kampung Asei  meminta kepada Pemerintah Provinsi Papua untuk segera menyelesaikan persoalan ganti rugi tersebut. Karena menurutnya, persoalan ini sudah dibahas sejak beberapa bulan lalu. Hanya saja, sampai saat ini Pemerintah Provinsi Papua belum menunjukkan keseriusannya untuk menyelesaikan persoalan itu.

“Pemkab hanya memfaailitasi saja, tapi yang harus menyelesaikan ini, Pemerintah Provinsi Papua,” tambahnya. (roy/tho)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *