Enam Kampung di Waibu Terindikasi Salahgunakan ADD

Kepala Distrik Waibu Domingguns Kaway, SP (Robert Mboik Cepos)

SENTANI- Hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Jayapura pada  2018 lalu menemukan enam kampung atau 97 persen kampung di Distrik Waibu terindikasi menyalahgunakan dana desa dengan total kerugian mencapai miliaran rupiah. Setidaknya ada tujuh kampung di Distrik Waibu yang menerima Alokasi Dana Desa (ADD) setiap tahunnya. Dari tujuh kampung, hanya satu kampung yaitu Kampung  Dondai yang tidak bermasalah dalam pengelolaan dan pelaporan penggunaan dana desa Tahun 2018.

“Enam kampung yang ada di Distrik Waibu kurang tepat sasaran dalam pengelolaan dan penggunaan ADD. Hasil pemeriksaan inspektorat, 97 persen dari tujuh kampung yang belum laporan pertanggungjawabannya. Itu hasil pemeriksaan 2018 lalu,” kata Kepala Distrik Waibu, Domingguns Kaway, SP saat ditemui di Kantor Distrik Waibu, Selasa (17/12).

Adapun rincian hasil audit dari Inspektorat Kabupaten Jayapura mengenai dugaan penyelewengan dana desa 2018 itu dimulai dari Kampung Yakonde, di mana dari hasil audit dan rekomendasi Inspektorat yang diterima Kepala Distrik Waibu, indikasi penyalahgunaan ADD di K ampung Yakonde pada 2018 lalu, senilai Rp 599.379.979. Kemudian indikasi penyalahgunaan ADD juga ditemukan di Kampung Sosiri senilai Rp 102.354.237. Selanjutnya di kampung Kwadeware total indikasi penyalahgunaan ADD Rp 534.837.451. Selanjutnya kampung Doyo Lama ditemukan indikasi penyalahgunaan anggaran senilai Rp 692.079.682. Selain itu, ada juga Kampung Bambar dengan indikasi penyalahgunaan ADD 463.064.108 dan yang paling besar nilai penyalahgunaan anggaran ADD 2018 terjadi di Kampung Doyo Baru sebesar Rp 1.218.974.322.

“Itu indikasi penyalahgunaan ADD 2018. Tapi dari inspektorat minta agar segera menyampaikan bukti-bukti administrasi. Dana itu dipakai untuk apa,” jelasnya.

Dia juga menerangkan terkait hal itu, inspektorat sudah menerbitkan surat kedua yang sudah diterima oleh Kepala distrik waibu.  Dimana isinya menyampaikan dan meminta kepada setiap kampung yang bermasalah itu untuk segera menyelesaikan bukti-bukti penggunaan dana desa 2018 itu.

Sementara itu, kepala Kampung Dondai, Yosis Daimoi saat dikonfirmasi di Kantor Distrik Waibu mengatakan, penyelewengan ADD yang dilakukan oleh sejumlah kampung di Distrik Waibu itu disebabkan karena dalam melaksanakan program kerja tidak lagi sesuai hasil musyawarah kampung yang sudah dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan bersama dengan masyarakat di tingkat kampung.

” Pengelolaan dana di kampung saya itu sesuai alur dan tahapannya dan sesuai dengan hasil musyawarah. Program apa saja yang direncanakan di dalam musyawarah maka saya anggarkan sesuai dengan musyawarah tersebut. Kalau saya salah  mengalokasikan dana tidak sesuai rancangan, otomatis penggunaan anggaran itu salah,” tambahnya. (roy/tho)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *