PAD  Merauke dari Hasil Laut  Masih  Nol

MERAUKE- Kendati    hasil laut Kabupaten Merauke  cukup besar, namun   Pendapatan Asli  Daerah  (PAD) Kabupaten Merauke dari hasil laut  tersebut saat ini msaih  nol. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Suhono Suryo, S.Pi, ditemui   Senin  (16/12) mengungkapkan, bahwa sejak   ekspor  hasil tangkapan   ikan laut  dihentikan  maka  Pendapatan  Asli Daerah Kabupaten  Merauke dari laut   tersebut  nol.   Termasuk masalah perizinan.

  Sebab, dengan diterbitkannya  UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan perizinan   kapal  yang sebelumnya ditangani  oleh   daerah  dikembalikan ke  provinsi. ‘’Kita hanya menangani    untuk kapal yang berbobot  0-10 GT. Nah, untuk     kapal yang berbobot  0-10 GT itu tidak bayar   kepada pemerintah. Jadi kita sifatnya  mendata  saja,’’ terangnya.

  Sementara    untuk  kapal yang berbobot antara 10-30 GT  ditangani langsung  oleh  provinsi. Sedangkan  untuk kapal berbobot 30 GT ke atas ditangani  langsung  oleh Pusat. “Jadi    untuk  retribusi secara langsung dari perizinan  kapal tersebut   untuk tingkat  daerah atau kabupaten/kota tidak ada lagi. Karena kewenangannya hanya 0-10 GT dan itu  gratis,’’ tandasnya.

  Meski    tidak  PAD  yang diterima  oleh Kabupaten Merauke, namun jelas  Suhono Suryo yang mendapatkan  manfaatnya  adalah  masyarakat  terutama para nelayan.   Seperti dengan adanya pembangunan  Pelabuhan  Perikanan Samudera  di  Merauke, dimana kapal yang  mendapatkan izin dari Kementrian Kelautan dan Perikanan   RI  diatas  600  kapal untuk membongkar hasil tangkapannya di Merauke. Meski  tidak ada dampak secara langsung  untuk menambah pendapatan  daerah, namun menurut Suhono Suryo, dampaknya   cukup besar kepada masyarakat   sekitar.

   “Ada multi  efek ekonomi  yang ditimbulkan  dan  itu  langsung  ke masyarakat.  Karena  para nelayan  tersebut tentu butuh makanan, misalnya. Tentu  berdampak  pada  warung-warung makan yang ada di Merauke. Begitu   juga di Pelabuhan  Perikanan  Merauke  butuh   tenaga kerja,’’ jelasnya.

  Ditambahkan, ketika masih  ada ekspor  ikan keluar negeri,  masih ada  pendapatan langsung  yang diperoleh  Kabupaten Merauke miliaran rupiah  bahkan pernah menembus Rp 12 miliar  pertahun. ‘’Tapi kalau  sekarang kita  mau lakukan retribusi  tanpa dasar UU, maka  kita bisa kena hukum,’’  tandasnya. (ulo/tri)   

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *