Gubernur Minta Jangan Persoalkan Soal Pimpinan DPRP

Pimpinan DPR Papua sementara, Jhony Banua Rouw berdiskusi dengan Gubernur, Lukas Enembe di Hotel Horison Kotaraja, Selasa (10/12). (Gamel/Cepos)

JAYAPURA-Persoalan terkait kapan  diresmikan atau  disahkannya pimpinan definitif  plus unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) definitif yang hingga kini belum juga dilakukan termasuk polemik terkait sidang paripurna yang disebut terjadi “sabitase” rupanya sampai ke telinga Gubernur, Lukas Enembe, SIP., MH.

Orang nomor satu di Papua ini menyampaikan bahwa Surat Keputusan (SK) pelantikan saat ini sementara diproses dan diharapkan dalam waktu dekat atau pekan depan sudah ada tanda-tanda untuk pelantikan.

“Lagi proses SK dan sebisa mungkin dalam waktu dekat ini. Sekalipun saya tidak di Papua tidak apa. Silahkan tetap lantik, saya tak hadir juga tak apa,” kata Gubernur Lukas Enembe kepada wartawan di gedung negara, Rabu (11/12).

Ia juga tak ingin terlalu mempersoalkan soal Orang Asli Papua dari Jhony Banua Rouw (JBR) sendiri. Gubernur tegas menyebut tidak ada masalah, sebab JBR adalah Orang Asli Papua. “Dia anak Papua juga, kenapa harus persoalkan. Tidak ada masalah. Tadi malam saya sudah tandatangan SK. Ini kita percepat, tidak ada persoalan. Silakan segera dilantik kalau saya ada di New Zealand silakan lantik. Sebab yang melantik dari hakim pengadilan. Kami hanya menghadiri,” sambungnya.

Jhony Banua Rouw sendiri saat ditemui di ruang kerjanya menyampaikan bahwa posisinya saat ini adalah pimpinan sementara DPRP dan jabatan ini memiliki empat tugas utama. Pertama pembentukan fraksi, pembuatan tata tertib alias tatib, pembentukan alat kelengkapan dewan dan mempersiapan pimpinan definitif.

Dirinya menambahkan bahwa secara aturan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib  DPRD Provinsi dan Kabupaten, empat tugas ini tidak harus berurutan. Misalnya, harus buat fraksi dulu baru tatib, atau selesaikan tatib dulu baru ada pimpinan.

“Tidak demikian. Harus Dilihat dari sudut pandang aturan yang baik. Dan Kalau kita tak paham mari kita konsultasi pada pihak yang berkompeten. Jawa Barat juga seperti itu. Setelah fraksi, pimpinan disahkan kemudian lainnya mengikuti. Atau bersamaan juga boleh. Toh lima tahun lalu ini juga dilakukan,” bebernya.

“DKI juga melakukan hal yang sama. Sambil tunggu tatib mereka usulkan pimpinan definitif dan kami juga sudah konsultasi dengan Mendagri. Bahkan, bagian hukum mendagri juga sudah sampaikan itu boleh,” sambungnya.

Ia berharap persoalan ini bisa segera dituntaskan  dimana untuk pimpinan definitif sudah melewati mekanisme yang baik dan benar. “Waktu berkumpul dengan semua pimpinan fraksi disepakati paripurna pada Kamis 4 Desember lalu, untuk pengumuman pimpinan defintif sebagaimana usulan rekomendasi dari partai politik. Jadi aturannya begitu, harus diumumkan dalam paripurna dewan,” ujarnya.

Setelah paripurna DPRP mengirimkan pada gubernur untuk dilanjutkan pada Mendagri. Nah tahapan ini yang sekarang berjalan. “Itu pada tanggal 5 Desember dan 8 Desember kemarin, gubernur sudah mengeluarkan rekomendasi pengantar yang ditandatangani untuk dikirim pada Mendagri. Itu ranahnya kewenangan Gubernur untuk usulkan. Setelah itu kita tinggal menunggu SK dari Mendagri untuk selanjutnya dilakukan paripurna pelantikan,” pungkasnya. (ade/nat)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *