Persoalan Rasisme Berpeluang Kembali Terjadi

Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua, Frist Ramandey ketika memimpin diskusi dalam  rangka hari HAM sedunia di Hotel Horison Kotaraja, Selasa (10/12) kemarin. (Gamel Cepos)

JAYAPURA – Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua, Frits Ramandey mengatakan bahwa persoalan ujaran rasisme yang sempat mengacaukan Papua masih berpeluang terjadi. Ini kata dia harus bisa diantisipasi agar tak memberi dampak buruk yang lebih besar. Satu cara untuk meredam adalah menuntaskan kasus ini dan memastikan bahwa ada kepastian hukum dan melakukan rekonsiliasi.

Komnas memastikan terus melakukan pendampingan dan menyelesaikan satu persatu kasus pelanggaran HAM yang di tahun 2019 ini cenderung mengalami peningkatan. “Ini yang kami khawatirkan bahwa persoalan  ujaran rasis masih berpeluang terjadi. Satu upaya yang bisa dilakukan adalah mendorong rekonsiliasi, kepastian hukum sama-sama memerangi bentuk rasisme,” kata Frist dalam diskusi bertajuk Stand Up For Human Right, Jangan Diam! Di Hotel Horison Kotaraja, Selasa (10/12).

Ini sekaligus memperingati hari HAM sedunia dan mengingatkan publik untuk terus bersuara soal HAM agar ada upaya masive mendorong pencegahan maupun terjadinya pelanggaran HAM di Papua. Frits menyebut harus ada resolusi agar ke depan kasus pelanggaran HAM di Papua tidak terus menerus menjadi momok. Dalam kegiatan ini Komnas HAM juga menghadirkan Ketua PBNU, DR Toni Wanggai dan sejumlah 23 narasumber yang dianggap berkompeten. NU diambil lantaran dianggap  memiliki pengalaman dalam penyelesaikan konflik termasuk bagaimana menuntaskan persoalan rasisme.

Sosok  Gus Dur masih dianggap teladan yang belum tergantikan untuk  menempatkan persoalan Papua sebagaimana mestinya. “Deklarasi Papua Tanah Damai tahun 2002 dilakukan agar dampak Poso dan Ambo tak merembet. Jadi sebenarnya Papua sudah memiliki dasar yang baik untuk menolak semua bentuk kekerasan yang berkaitan dengan HAM,” katanya. Ia berpendapat bahwa perlu dibentuk badan urusan nasional Papua yang mengurusi soal Papua dan tidak hanya mengandalkan desk Papua, menhan termasuk otda.

Disini Komnas HAM juga memaparkan sedikit temuan pasca kasus Rasisme di Surabaya. Disampaikan bahwa hasil temuan Komnas HAM Papua bahwa saat kejadian di Surabaya ada beberapa anggota Koramil  dari Tambak Sari di lokasi kejadian dan itu dianggap menyalahi karena seharusnya Polisi. Kedua Polisi telah membubarkan Ormas tapi ujaran rasis sudah terjadi. “ Saling memaafkan itu tak cukup tetapi butuh komitmen lebih dan kuat untuk menghargai sesama. Memulai dari diri sendiri,” jelasnya.

Frits juga menyinggung bahwa jumlah kasus pelanggaran HAM di Papua cenderung mengalami peningkatan. Di tahun ini terdapat 159 kasus sedangkan di tahun 2017-2018 tak lebih dari 100 kasus. “Dari bentuk pelanggarannya, bentuk pelanggaran hak hidup menempati posisi pelanggaran tertinggi lalu kedua hak ada pendidikan lalu ketika penggaran HAM kepada para tersangka,” pungkas Frits. (ade/wen)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *