Kasus Paniai Berdarah Prioritas Komnas HAM

Frits Ramandey (Elfira/Cepos)

JAYAPURA-Kepala Komnas HAM RI Perwakilan Papua Frits Ramandey menyampaikan keprihatinannya kepada  korban dan keluarga korban kasus paniai berdarah yang sampai saat ini  masih menunggu kepastian hukum terhadap kasus tersebut.

Menurut Frits, jika ada suara pesimis terhadap penyelesaian kasus Paniai maka itu bisa dipahami. Sebab 5 tahun masa yang terlalu panjang dalam kasus-kasus hukum. Namun, sebagai Komnas HAM, pihaknya memiliki komitmen dan kepedulian berdasarkan kewenangan di Komnas HAM.

Terkait dengan kasus Paniai Berdarah, Frits menyebut ada sejumlah orang yang telah dimintai keterangannya. Salah satunya adalah Jhon Gobay  sebagai Ketua Dewan Adat waktu itu.

“Tim Ad Hoc Komnas HAM secara berturut-turut tiga tahun terakhir bekerja terus, bahwa sudah sampai di mana kasus ini. Untuk kesekian kalinya Komnas HAM memohon kesabaran dari  masyarakat Papua, keluarga korban di Paniai untuk mendapatkan kepastian tentang kasus Paniai. Apakah diputuskan sebagai kasus HAM berat atau pelanggaran pidana umum,” terang Frits.

Menurut Frits, yang menjadi problem dalam kasus ini  sejumlah pihak dalam hal ini pihak Mabes TNI belum mengizinkan anggotanya untuk dimintai keterangan. Bahkan Komnas HAM sendiri sudah dua kali menyurat dan surat tersebut tidak dipenuhi oleh pihak Mabes TNI mengizinkan anggotanya untuk didengarkan keterangannya.

“Untuk pihak Polri sendiri dibawah kepemimpinan Tito Karnavian saat itu, telah memberikan izin kepada sejumlah tamtama, bintara, dan perwira. Bahkan Jenderal memenuhi  panggilan Komnas HAM untuk didengarkan keterangannya,” ucap Frits.

Dikatakan, sebagai  lembaga yang punya kewenangan berdasarkan undang-undang  untuk menentukan kasus Paniai adalah pelanggaran HAM berat atau bukan, pihaknya memiliki  panduan berdasarkan Undang Undang RI Nomor 26 tahun 2000 untuk menentukan sebuah peritiwa.

Kalaupun secara kasat mata masyarakat memandangnya sebagai peristiwa pelanggaran HAM, akan tetapi Komnas HAM perlu berdasarkan kewenangan yang ada untuk membuktikan unsurnya.

“Saya pastikan kasus ini menjadi  prioritas Komnas HAM. Sebagai buktinya, Tim Ad Hoc sedang  bekerja  melengkapi seluruh persyaratan untuk kemudian diumumkan kepada publik dan diserahkan berkasnya kepada kejaksaan agung,” tuturnya.

Pihaknya berharap, Menkopolhukam sebagai ilmuwan dan guru besar bisa memberi respon terhadap kasus pelanggaran HAM. Sebab jika kasus-kasus HAM dibiarkan maka yang rugi  bukan masyarakat, bukan juga Komnas HAM melainkan bangsa ini sendiri. Dimana masyarakat papua tidak percaya tentang komitmen negara untuk menyelesaikan  berbagai kasus-kasus pelanggaran HAM. fia/nat

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *