Hak Penuh Otsus Ada di Masyarakat Papua

Timotius Murib (Noel/Cepos)

JAYAPURA – Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP)  Timotius Murib menegaskan Presiden Jokowi, Para Menteri, Gubernur  Papua, DPR dan MRP tidak berhak mengevaluasi UU Otsus Papua.  Yang sangat berhak untuk mengevaluasinya adalah Orang Asli Papua (OAP).

Ketua MRP mengatakan otsus ini lahir dari masyarakat Papua bukan pejabat dipusat dan daerah jadi harus berikan kepada mereka yang membicarakan hal tersebut.

Jika mau dievaluasi biarkan masyarakat yang korban dan punya  hak membicarakan hal ini. “Maka besok otonomi khusus  lanjut atau tidak itu bukan Jokowi, Lukas Enembe, Timotius Murib, Ketua DPRD  tapi hak penuh ada pada masyarakat Papua,” tegasnya.

Ia mengatakan, berbicara otsus tidak hanya provinsi Papua tapi juga Papua barat, maka pihaknya bersama MRP papua barat akan menfasilitasi masyarakat papua untuk berbicara Otsus itu lanjut atau tidak.

Untuk itu, dalam melakukan evaluasi otsus pemerintah diharapkan untuk tidak ikut campur karena otsus adalah hak orang asli Papua.

Sementara itu, Ketua Umum Persekutuan Gereja Baptis Papua (PGBP) Gembala Dr Socratez Sofyan Yoman menegaskan bahwa otsus itu lahir karena orang Papua minta merdeka maka, biarkan masyarakat Papua yang berbicara bukan pemerintah pusat atau daerah.

” Benar bahwa otsus itu harus diputuskan masyarakat Papua bukan pemerintah Indonesia, setelah berakhirnya otonomi khusus tanyalah kepada rakyat Papua mereka maunya apa? mereka ingin melanjutkan otonomi khusus yang tipu-tipu ini atau apa,? pemerintah jangan sibuk dengan evaluasi-evaluasi karena itu hanya memperpanjang penderitaan masyarakat Papua,” katanya. (oel/wen)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *