Dukung Denda Adat Diberlakukan Sama

Marthin Yogobi, SH, M.Hum (Denny/Cepos)

WAMENA-Pemerintah Kabupaten Jayawijaya mendukung Lembaga Masyarakat Adat Jayawijaya untuk melakukan kajian terhadap penerapan perda adat  yang diterapkan sama baik kepada warga Asli Papua dan  non Papua. Hal ini dilakukan karena dinilai masih ada ketimpangan, apabila warga Non Papua yang menjadi korban tak pernah ada denda adat sehingga terkesan tidak adil.

  Wakil Bupati Jayawijaya Martihin Yogobi mengakui bahwa dalam penerapan adat bagi warga Non Papua yang ada di Jayawijaya memang ada sedikit ketimpangan jika orang non Papua yang menjadi korban, terkadang  pemerintah melihat masalah ini dan merasa iba ketika tuntutan adat terlalu besar. Artinya denda adat tidak seimbang.

  “Kalau kita orang Papua atau Wamena, tuntutannya terlalu berat, membebani saudara-saudara kita yang lain ini yang perlu dilakukan pengkajian kembali tentang denda ini karena ini seakan tidak adil jika yang menjadi korban masyarakat Non Papua,”ungkapnya Senin (9/12) kemarin.

  Menurut Yogobi, sebenarnya sudah ada perda yang sedang digarap oleh LMA tentang jumlah dan nilai denda adat, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini LMA bisa melakukan sosialisasi perda itu dan  bisa didorong ke DPRD supaya cepat disahkan lalu disosialisasikankan, sehingga denda itu berlaku sama bagi semua orang yang ada di Wamena.

  “Jadi kejadian misalnya pelaku adalah orang di sini, lalu korban orang Lanny Jaya, dan Lokus kejadian di Wamena kita tetap terapkan Perda Jayawijaya. Silahkan mereka mau tuntut sesuai aturan dari Kabupaten Lanny Jaya, tetapi disini berlaku Perda Jayawijaya maka itu yang diberlakukan.”jelas Wabup Marthin Yogobi.

   Marthin Yogobi juga mencontohkan bila di Wamena ditetapkan perda kalau bunuh orang, didenda dengan ternak babi 30 ekor, maka itu yang dipakai. Kalau Lanny Jaya misalnya punya 100 ekor itu tidak berlaku di Wamena. Artinya, dalam penerapan perda ini juga perlu untuk di lihat lokasi terjadinya masalah itu atau melihat lokus masalah juga.

  “Kami berharap kajian perda adat ini bisa segera diterapkan agar ada keseimbangan dan adil antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lainnya, jangan kalau kita yang korban saja denda tinggi, tapi kalau masyarakat non Papua mungkin hampir tak ada denda,”katanya

   Marthin Mengaku jika ini berlaku juga buat masyarakat Non Papua, maka ia berharap semua berlaku sama dan adil, karena ada anggapan bahwa misalnya orang OAP pukul orang pendatang, ini kasihan mereka tidak mungkin minta denda sebesar itu secara langsung.

   “Tapi coba lihat, kalau OAP yang dapat pukul atau dapat tikam, keluarganya datang dengan tuntutan yang bukan main. Oleh karena itu, kita menjaga keseimbangan dengan peraturan tadi bahwa kita semua sama di mata hukum.”tegasnya. (jo/tri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *