71 Tahun Hari HAM, Potret Buram Pelanggaran HAM di Papua

Kepala Komnas HAM RI Perwakilan Papua,  Frits Ramandey (tengah) saat memberikan keterangan pers di kantor Komnas HAM RI Perwakilan Papua, Senin (9/12). (Elfira/Cepos)

Hak Hidup dan Hak Atas Pendidikan Banyak Dilanggar

JAYAPURA- Hari ini, tepat 71 tahun perayaan hari Hak Asasi Manusia (HAM) sedunia. Kekerasan demi kekerasan masih terjadi hingga saat ini di Indonesia khususnya di Papua.

Dari catatan Komnas HAM RI Perwakilan Papua, jumlah pengaduan yang masuk sepanjang tahun 2019 sebanyak 154 pengaduan. Hal ini meningkat jika dibandingkan tahun 2015 sebanyak 103 pengaduan. tahun 2016 sebanyak 124 pengaduan. Kemudian tahun 2017 sebanyak 89 pengaduan dan tahun 2018 sebanyak 68 pengaduan. Dari 154 pengaduan itu, Komnas Ham baru bisa menindaklanjuti sebanyak 47 pengaduan.

Kepala Komnas HAM RI Perwakilan Papua Frits Ramandey mengakui bahwa kondisi tersebut sangat buruk dan buram jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, baik dari segi kuantitas maupun segi kualitas.

“Kondisi sipol efek 2019 bawahan dari kasus 2018. Misalnya kita lihat 1 Desember 2018 membawa sedikit panjang catatan buruk soal kondisi kekerasan di Papua,” terang Frits kepada Cenderawasih Pos saat ditemui di ruangan kerjanya, Senin (9/12).

Menurut Frits, jika melihat jumlah pengaduan yang masuk di Komnas HAM, menunjukan  bahwa ada situasi kekerasan yang mengakibatkan kondisi itu buruk. Hal ini dikarenakan ada peristiwa kekerasan 2018 yang kemudian berkepanjanagn terutama di wilayah pegunungan Papua.

Misalnya kasus Nduga yang terjadi pada tahun 2018 berefek hingga ke Kabupaten Paniai, Lanny Jaya, Mamberamo Tengah, Jayawijaya akibat pengungsian. Kondisi hak menjadi hilang secara  paksa karena adanya pembunuhan yang terjadi secara massal akibat adanya operasi hingga terjadi adanya orang meninggal dunia.

“Yang  paling banyak dilanggar itu adalah hak hidup dan hak atas Pendidikan orang lain,” terangnya.

Dalam catatan Komnas HAM, kelompok yang melakukan penyerangan pengerusakan yang mengakibatkan hak atas rasa aman itu hilang terdapat 47 terjadi di lingkungan Kepolisian, Pemerintah Daerah, TNI dan Individu.

Selain itu, soal hak sipil dan politik tahun 2019 juga mengalami kesuraman. Dimana ada kekerasan yang  terjadi secara massal di seluruh tanah Papua dan bahkan Papua Barat. Situasi hak  sipil dan politik sepanjang tahun 2019 menggambarkan  situasi yang  buram karena ada kekerasan yang terjadi secara massal, massif dan itu berkepanjangan.

“Ini terjadi di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Manokwari, Sorong, Fak-fak, Deiyai, Wamena, Paniai dan Yahukimo,” ucapnya.

Belum lagi soal nasib pengungsi Nduga yang tidak mendapatkan pelayanan Pendidikan,  Kesehatan dan pangan. Termasuk hak tenaga kerja  karyawan di Freeport sebanyak 8.000 orang terus menjadi perhatian.

Terkait pelanggaran HAM yang terjadi di Papua, Komnas HAM masih membutuhkan pendalaman yang lebih jauh untuk melihat siapa para aktor dan siapa pelaku. Untuk itu, Komnas HAM secara aktif berkomunikasi dengan penegak  hukum dan pemerintah daerah.

Terkait tema 71 Tahun peringatan HAM 2019, Komnas HAM sendiri mengambil tema 20  tahun  UU 39 tahun 1999 tentang HAM  Refleksi dan Koryeksi. Istilah refleksi adalah sejauh mana  pemerintah  yang didalamnya Komnas HAM merefleksikan pelaksanaan UU itu sendiri, bagaimana  perencanaan pembangunan berbasis HAM dan yang  kedua bagaimana proyeksi Komnas HAM kedepan.

Adapun proyeksi Komnas HAM kedepan bagaimana kita memberikan perhatian terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM dan kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM. Sebagaimana kasus pelanggaran HAM di Papua terjadi di Wamena, Wasior dan proyeksi Komnas HAM adalah kasus Paniai.

“Dalam penanganan HAM, semua pihak harus bersinergi. Sehingga  HAM tidak hanya menjadi sebuah slogan tapi HAM menjadi tanggung jawab dan membutuhkan partisipasi semua pihak di tanah ini,” ungkapnya.

Ia berharap, selain  upaya penegakan HAM namun juga upaya promosi juga menjadi  penting sehingga berjalan berbarengan. Perayaan  HAM ke 71 semua pihak mengambil peran aktif. Sebab kemajuan HAM harus dimulai dari diri sendiri, kelompok  masyarakat. Sebab, dalam kepentingan HAM masyarakat  sebagai pemangku HAM.

“Harus ada partisipasi semua pihak, lalu mari  kita sama-sama melakukan upaya  promosi agar ada penegakan HAM. Ingat, dalam kebijakan pemerintahan  Jokowi ada poin penting yang disebutkan yakni penuntasan isu-isu pelanggaran HAM di Papua dan Jokowi harus komitmen dengan programnya itu,” pungkasnya. (fia/nat)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *