Keputusan MK 8 Caleg Terpilih di Sarmi di PTUN-kan

GUGATAN_Dua anggota KPU Kabupaten Sarmi Marhun L dan Victor Ruwayari bersama Caleg terpilih yang ditetapkan KPU Kabupaten Sarmi periode 2019-2024 Aranus Maniwa (Kiri) saat memberikan keterangan press di Jayapura, Rabu (4/12) kemarin. (Priyadi/Cepos)

JAYAPURA-Gugatan yang diajukan ke  Pengadilan Tata Usaha Negara  (PTUN) Jayapura oleh Daniel Wanewar beserta 7 orang lainnya, terkait  8 Caleg yang telah ditetapkan KPU Kabupaten Sarmi dan dikuatkan dalam penetapan di MK, kini disikapi  KPU Kabupaten Sarmi dan Konsultan Hukum KPU Kabupaten Sarmi.

  Sebab gugatan yang didaftarkan di PTUN Jayapura oleh Daniel Wanewar Dkk, dinilai sangat mencederai kinerja KPU Kabupaten Sarmi dan integritasnya dalam bekerja. Anggota KPU Kabupaten Sarmi Marhun L dan Victor Ruwayari serta Konsultan Hukum KPU Kabupaten Sarmi Max F. Werinussa, SH,menjelaskan, pihaknya tetap ngotot penetapan Caleg DPRD Kabupaten Sarmi yang telah ditetapkan KPU Sarmi sudah sah demi hukum.

  Apalagi diperkuat lagi dengan putusan ikrah dari MK, sehingga dalam gugatan yang dilayangkan penggugat di PTUN Jayapura hanya bersifat politis dan sakit hati saja dan menciptakan opini publik supaya ada hambatan dalam proses pelantikan nantinya.

  “Putusan yang sudah dimenangkan 8 caleg terpilih dan ditetapkan KPU Kabupaten sudah inkrah di MK, tidak bisa diganggu gugat dan diharapkan hakim Ketua Majelis pengadilan TUN Jayapura dapat memutuskan untuk gugatan perkara ini ditolak sepenuhnya dan tidak dilanjutkan lagi,” katanya kepada   Cenderawasih Pos di Jayapura, Rabu (4/12) kemarin.

   Dijelaskan juga, bahwa gugatan PTUN, SK No. 156 tentang penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Sarmi berdasarkan putusan MK terkait perselisihan hasil Pemilu tahun 2019.

Dan pada putusan No. 156 ini sudah dicantumkan dalam amar putusan MK dan dicantumkan dalam keputusan KPU tentang penetapan calon terpilih.

   ”Oleh karena itu, ketika   ini digugat ke PTUN, maka kami menganggap sudah tidak kewenangan dari PTUN lagi untuk mengadili, karena putusan MK sudah final dan mengikat tidak ada upaya hukum lagi, kami menganggap gugatan para mereka yang tidak terpilih tahun 2019 ini tidak layak diterima dan disidangkan oleh PTUN,”tegasnya.

  Sementara itu, Konsultan Hukum KPU Kabupaten Sarmi Max F Werinussa berharap ini bisa menjadi pencerahan bagi PTUN. Jangan sampai  melakukan kewenangannya seenaknya. “Kalau Caleg yang telah ditetapkan KPU Kabupaten Sarmi bisa berhasil di PTUN-kan maka seluruh Caleg di seluruh Indonesia yang ditetapkan juga bisa digugat kembali,”sindirnya.

     Sekedar diketahui, untuk 8 Caleg DPRD Kabupaten Sarmi yang telah ditetapkan KPU Kabupaten dan inkrah di MK, yang kini di PTUN-kan 8 pasangan yang kalah, yakni Jumriati (PBB), Cholisnathin (PPI) H.Taswin (PPP) Nurjanah (PKB), Stevi Rudolf Soeting (Partai Garuda), Aranus Maniwa (Perindo) Nurdin (PBB) dan Koernelius Palobo, ST.(PBB). (dil/tri)

  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *