Belum Punya Pimpinan Definitif, DPRP Disurati Mendagri

Jhonny Banua Rouw (gratianus Silas/cepos)

Hari ini Rapat Paripurna Pengumuman Pimpinan DPR Papua definitif dilakukan

JAYAPURA- DPR Papua disurati Menteri Dalam Negeri melalui terkait masih kosongnya kursi pimpinan definitif DPR Papua hingga saat ini. Demikian, hal ini disampaikan langsung Ketua Sementara DPR Papua, Jhonny Banua Rouw, bahwa melalui suratnya, Mendagri memberikan tenggat waktu 7 hari bagi DPR Papua untuk menyelesaikan persoalan pimpinan definitif DPR Papua dan diusulkan ke pemerintah pusat.

“Menindaklanjuti surat Mendagri tersebut, unsur pimpinan sementara DPR Papua bersama pimpinan fraksi telah melakukan rapat. Melalui rapat tersebut, kami putuskan bahwa Rapat Paripurna Pengumuman Pimpinan DPR Papua definitif akan dilakukan besok (hari ini), Rabu (4/12) pukul 14.00 WIT,” ujar Jhonny Banua Rouw kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (3/12) kemarin.

Pimpinan definitif DPR Papua dinilai harus ditentukan dengan cepat, sehingga kinerja DPR Papua pun tak terganggu. Sebaliknya, jikalau pimpinan definitif DPR Papua tak kunjung ditentukan, maka kinerja DPR Papua sebagai suatu kelembagaan yang utuh akan terhambat.

“Sebut saja, DPR Papua terancam tak bisa melakukan kegiatan, terutama reses yang sudah diagendakan. Alasannya, pimpinan sementara tak punya kewenangan untuk menandatangani surat perjalanan tugas dari Anggota DPR Papua yang melakukan reses,” tambahnya.

Tak sampai di situ nampaknya, sebab, sambung Rouw, penandatanganan dan pengesahan APBD 2020 hasil konsultasi dan harmonisasi pasca ditetapkan Anggota DPR Papua periode sebelumnya tak dapat dilakukan oleh pimpinan sementara DPR Papua.

“Setelah ditetapkan, APBD 2020 ini dikonsultasikan ke pemerintah pusat, yang mana kemudian akan dikembalikan lagi ke DPR Papua untuk diharmonisasi bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Badan Anggaran DPR Papua,” sambungnya.

“Ini belum dapat dilakukan, sebab, DPR Papua belum membentuk Badang Anggaran. Kemudian pula, kalaupun sudah dibentuk dan dilakukan pembahasan antara dua badan anggaran ini, mekanisme selanjutnya yakni penandatanganan antara Gubernur Papua dan Pimpinan DPR Papua definitif. Dengan kata lain, pimpinan DPR Papua sementara tak dapat melakukan penandatanganan tersebut,” pungkasnya. (gr/wen)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *