Tragedi Nduga Harus Jadi Perhatian

Frits Ramandey (Elfira/Cepos)

JAYAPURA- Mengenang peristiwa berdarah di Nduga, Minggu (2/12) setahun yang lalu. Sebanyak 31 orang pekerja bangunan jembatan di Kali Yigi-Kali Aurak, Distrik Yigi, tewas diduga dibantai oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Kepala Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI Perwakilan Papua Frits Ramandey menyebutkan, tragedi Nduga haruslah menjadi perhatian dalam rangka tragedi kekerasan pembunuhan. Sehingga itu, dalam rangka memastikan ini adalah peristiwa kekerasan.

“Maka penegakan hukum menjadi  jalan keadilan dan untuk mendapatkan keadilan itu harus  penegakan hukum,” ucap Frits kepada Cenderawasih Pos, Senin (2/12).

Frits menyebut, insiden pembantaian setahun lalu di Nduga dimana Polda Papua telah mengumumkan kelompok yang melakukan pembantaian adalah kelompok pimpinan Egianus Kogoya.

Dalam paparan Polda Papua kepada Komnas Ham, hingga saat ini Egianus Kogoya belum diambil karena  yang bersangkutan merupakan Kelompok Sipil Bersenjata (KSB) bergerilya. Namun paling tidak kata Frits, Polda Papua sudah mengumumkan siapa yang bertanggung jawab terhadap pembantaian itu.

“Proses penegakan hukum harus berjalan, namun upaya rekonsiliasi pemulihan itu juga harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Komnas HAM meminta kepada KSB dalam hal ini Egianus untuk tidak melakukan serangan-serangan kepada warga sipil yang lain demi menghormati HAM itu sendiri,” tegas Frits.

Dikatakan, dalam kasus pembantaian karyawan PT Istaka Karya diduga kuat oleh  KSB dan hingga saat ini mereka belum ditangkap untuk diproses  secara hukum. Karena itu, upaya yang paling mungkin dilakukan bagaimana  pemerintah memberikan perhatian kepada anak isteri yang ditinggalkan  tapi juga dari pihak PT. Istaka Karya.

Peristiwa kedua dari kejadian pembantaian tersebut lanjut Frits adalah, adanya operasi yang dilakukan di Nduga dalam rangka pemulihan keamanan yang mengakibatkan korban lain yakni masyarakat yang ada di sekitar Nduga dan sekitarnya. Bahkan ada  warga sipil yang meninggal hingga terjadinya pengungsian yang masih terjadi hingga saat ini.

“Atas kejadian dua peristiwa ini mengakibatkan hilangnya hak hidup sebagian orang dan hak atas rasa aman sejumlah orang. Karena ini juga peristiwa kemanusiaan maka upaya semua pihak untuk  mewujudkan rasa hak atas rasa aman haruslah dikembalikan. Termasuk didalamnya kelompok sipil bersenjata pimpinan Egianus Kogoya,” tuturnya.

Menurut Frits, Egianus harus mengambil peran aktif dalam rangka mewujudkan HAM  bagi orang-orang yang ada di kampung di mana saudara dan orang tuanya tinggal. Termasuk kepentingan  pemenuhan hak rasa aman bagi masyarakat di sekitar Nduga termasuk pelayanan publik kesehatan pendidikan dan pelayanan pemerintahan.

Sekedar diketahui, pembantaian terhadap 31 orang pekerja dari PT Istaka Karya  Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang melakukan pembangunan jembatan di Kali Yigi-Kali Aurak, Kabupaten Nduga. Diduga, 31 orang ini tewas dibunuh KKB.

Sebanyak 31 orang tersebut bekerja di perusahaan milik BUMN PT Istaka Karya, yang saat itu bekerja untuk membuka isolasi di wilayah Pegunungan Tengah Papua.

Dari data Cenderawasih Pos, para pekerja pembangunan jembatan itu diduga dibunuh lantaran mengambil foto pada saat perayaan HUT Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN/ OPM) tak jauh dari lokasi kejadian.

Dimana saat itu, ketika salah satu pekerja mengambil foto kemudian diketahui oleh kelompok KKB. Hal tersebut membuat kelompok tersebut marah  hingga berujung pada terjadinya pembantaian (fia/nat)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *