Presiden Minta Rencana Amandemen dibatalkan

Hanya Menyetujui Isu Haluan Negara

JAKARTA, Jawa Pos – Melebarnya isu dalam rencana amandemen Undang-undang Dasar 1945 rupanya meresahkan ikut Presiden Joko Widodo. Jika tidak terkendali, kepala negara meminta agar rencana tersebut dibatalkan.

“Jadi lebih baik gak usah amandemen,” ujarnya di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin (2/12). Dia menilai, berbagai isu kontroversi akan membuang energi. Padahal, energi yang ada lebih baik difokuskan untuk menyelesaikan berbagai persoalan bangsa.

Jokowi menjelaskan, sejak awal usulan amandemen UUD 1945 disampaikan, pihaknya tidak mempersoalkan. Namun dia menggarisbawahi jika perubahan hanya bisa dilakukan terhadap urusan haluan negara. Sayangnya, pada faktanya menimbulkan bola liar. “Sekarang kenyataanya begitu kan, presiden dipilih MPR, presiden 3 periode,” imbuhnya.

Mantan Wali Kota Solo itu menegaskan dirinya tidak sepakat dengan usulan pemilihan presiden melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Hal itu bertentangan dengan latar belakangnya yang menduduki berbagai level jabatan publik melalui pemilihan langsung. Dia juga menolak usulan penambahan masa jabatan presiden.

Terhadap usulan tersebut, Jokowi menilai pengusulnya memiliki motif tersendiri. Dia memperkirakan ada tiga motif. “Kalau ada yang usulkan itu, ada tiga menurut saya. Satu ingin menampar muka saya, (kedua) ingin cari muka, (ketiga) menjerumuskan. Itu saja,” ujarnya tegas.

Pangi Syarwi Chaniago, Analis Politik Sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting mendukung keputusan Presiden Jokowi. Menurut dia, wacana menambah masa jabatan presiden sama saja pengkhianatan agenda reformasi. ”Sudah tepat Pak Jokowi menolak presiden dipilih via MPR dan presiden masa jabatan tiga periode atau delapan tahun satu periode,” terang dia kepada Jawa Pos kemarin.

Sebagai presiden yang berasal dari pemilihan umum, seharusnya Jokowi memang menolak wacana itu. ”Nggak mungkin Pak Jokowi setuju pemilihan presiden via MPR,” jelasnya. Dari pernyataan presiden, dia menilai bahwa ada ketidaknyamanan atas wacana yang dilempar dari Senayan tersebut. ”Karena terlalu mengada-ada,” tambah dia.

Senada, pengamat kebijakan publik Defny Holidin menyampaikan bahwa langkah yang diambil oleh presiden sudah tepat. Dia menilai, tidak perlu ada perubah mekanisme pemilihan presiden. Pun demikian dengan masa jabatan presiden. Sistem yang ada saat ini dinilai masih layak dipertahankan. ”Jadi, pembahasannya mesti sudah tutup buku,” kata dia.

Namun demikian, Defny mengungkapkan bahwa saat ini GBHN juga tidak dibutuhkan oleh pemerintah karena ada RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional). ”saya melihat sebetulnya RPJPN sudah manifestasi yang ekuivalen dengan GBHN,” kata dia. ”Jadi, tidak perlu perubahan lagi pada ranah UUD,” lanjutnya.

Yang perlu dipastikan menurut Defny adalah kesinambungan RPJPN. Sehingga RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) terkoneksi secara tepat dan konsisten dengan RPJPN. ”Tanpa berbelok begitu saja seiring dengan kehadiran visi-misi presiden yang baru,” terangnya.

Selain itu, RPJMN derivat atau turunan dari RPJPN harus dibuat lebih terperinci. ”Memuat perencanaan pada level kompleksitas perencanaan stratejik satu tingkat di bawah RPJPN dan operasionalisasinya bisa lebih detail pada rencana kerja tahunan,” jelas Defny. Dengan begitu, tidak perlu ada GBHN yang harus dihadirkan kembali lewat amandemen UUD.

Defny menyampaikan bahwa saat ini amandemen UUD tidak mendesak untuk dilakukan. Apalagi jika agenda tersebut dilaksanakan dengan orientasi yang keliru. Seperti melanggengkan kekuasaan. ”Yang jauh lebih mendesak adalah agenda besar menyelesaikan harmonisasi regulasi antarsektor,” imbuhnya.

Selain itu, persoalan-persoalan terkait dengan sektor pendidikan, kesehatan, pengelolaan sumber daya dinilai jauh lebih butuh perhatian. Sebab, persoalan itu konkret dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Jangan sampai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah hanya bisa dinikmati oleh kelompok tertentu. (far/syn/JPG)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *