NRFPB Ajukan Keberatan di MK

Presiden Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB), Forkorus Yoboisembut bersama Penasehat Hukum (PH) NFRPB, Jimmy Monim  didampingi rekannya memberikan keterangan Senin (2/12) kemarin. (Takim/Cepos)

JAYAPURA –  Presiden Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB), Forkorus Yoboisembut mengatakan bahwa mulai Senin (2/12) kemarin sidang perdana Yudicial Review tentang pasal- pasal makar yang diajukan keberatan di uji tentang apakah pasal tersebut masih layak berlaku untuk masyarakat adat Papua yang sudah mendeklarasikan kemerdekaan sejak 19 Oktober 2011.

Selain itu juga Penasehat Hukum (PH) NFRPB, Jimmy Monim menjelaskan Materi yang diuji adalah pasal – pasal dalam KUHP yang terkait dengan makar yaitu Pasal 104,Pasal 106, Pasal107, 108, Pasal 87 dan Pasal 88 terhadap UUD. “Pemberlakuan pasal – pasal itu dipakai dalam maklumat Kapolda yang lalu, Itu yang mau di uji terhadap UUD,”kata Jimmy.

Lanjut Jimmy, dalam sidang awal ini hanya menyampaikan materi dan materi itu sepenuhnya adalah tanggung jawab dari pemohon dalam hal ini Forkorus. Sehingga  ada sedikit catatan perbaikan.  “Pada dasarnya MK menerima perkara itu masuk di tanggal 14 November dan tanggal 27 November dinyatakan diterima dan dikasih tahu bahwa sidang dilaksanakan tanggal 2 Desember,”jelasnya.

Kata Jimmy, pihaknya mengajukan sidang jarak jauh karena MK punya koneksi bekerjasama dengan fakultas Hukum Uncen dan Unipa Manokwari, sehingga tadi kami sudah lakukan sidang perdana pembacaan permohonan judicial review.

Sementara itu juga sambung Forkorus, perbaikannya tersebut akan disampaikan pada tanggal 16 Desember. Bagaimana nanti pihaknya akan perbaiki dan diakuinya harus konsultasi dengan PH dalam hal ini poin apa saja yang perlu diperbaiki.

Dirinya juga menyampakan jika berbicara soal legal standing atau subtansi wewenang dan sebagainya tentu MK tidak bisa mengikuti pihaknya. Tapi dirinya akan pertimbangkan jika pihaknya mengikuti MK masyarakat Papua rugi atau tidak.

  Karena menurut Forkorus, persoalan tersebut memang berat, dikarenakan yang diangkat pasal-pasal makar yang menjadi akar penyebab. Sehingga dari tahun enampuluhan orang Papua itu dikejar, ditangkap, disiksa ditahan tanpa prosedur yang resmi baik lewat kepolisian maupun pengadilan itu ditangkap dan ditahan bahkan dibunuh juga tanpa lewat keputusan hakim pengadilan waktu itu.

Atas hal itulah penyebabnya pasal – pasal makar, Karena pasal makar ini untuk mempertahankan aneksasi yang artinya memperluas wilayah dari hukum bangsa- bangsa, Hukum internasional. Aneksasi adalah memperluas wilayah suatu negara dengan cara kekerasan dengan traktat atau perjanjian.

“Bagian ini kami sudah deklarasikan bahwa kami punya negara dianeksasi kami sudah pulihkan pada tanggal 19 Oktober 2011 di Abepura dilapangan Zakeus. Pertanyaan kami apakah kami masih dipake pasal makar karena kami sudah mengatakan kemerdekaan secara sepihak pada tanggal 19 Oktober 2011 dan kami sudah jadi subjek bukum internasional yang dikenal dengan belligerent,”tegasnya.(kim/wen)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *