Kepala Daerah Jangan Sibuk Urus Pemekaran DOB

Timotius Murib (Noel Wenda/Cepos)

JAYAPURA – Ketua MRP meminta kepada para kepala daerah harus taat aturan dengan menghargai moratorium Pemekaran Daerah Otonomi Baru, (DOB) oleh Presiden Jokowi bukan malah melawan aturan.

Pada prinsipnya MRP memberikan apresiasi kepada Wakil Presiden dimana ketika MRP bicara soal DOB, Wapres menghargai hal itu, Karena DOB itu boleh saja tapi sesuai mekanisme yang berlaku dan Wapres meresponnya dan kita bisa  menyampaikan masalah dasar orang Papua kepadanya,” ujar ketua MRP itu.

Kata Murib, Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin menegaskan pemerintah masih memoratorium kebijakan pemekaran daerah.  Menurutnya permintaan adanya pemekaran wilayah Papua juga merupakan gagasan lama.  Dan dalam pertemuan dengan jajaran perwakilan Majelis Rakyat Papua (MRP) juga sependapat agar usulan pemekaran di Papua dikaji kembali dengan MRP.

“Kedepan itu pemekaran harus sesuai kajian OAP,  Para kepada daerah terutama di Papua mereka harus mengetahui proses mekanisme bentuknya suatu wilayah dengan begitu masyarakat tidak jadi korban dengan manuver kepala daerah, katanya.

Lanjuutnya kondisi hari ini seharusnya  wali Kota/ bupati harus siapkan SDM dan infrastruktur di semua lini dan bangun ekonomi masyarakat Papua yang semakin termarjinal.

“Terutama SDM,  sangat penting lagi masalah ekonomi hari ini orang Papua bikin apa!  kita kaya SDA tapi kita tidak bisa kelola SDA kita ini harus Kepala Daerah pikir bukan pikir pemekaran,” sesalnya.

  “Indikator sejahtera  menurut OAP itu pertama seluruh Orang asli Papua itu pendapatan harus jelas di perkapitanya dan semua keluarga harus punya rekening di bank,” paparnya. (oel/wen)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *