Keempat Orang Yang Diamankan Berstatus Pelajar dan Mahasiswa

Kapolresta Jayapura Kota, AKBP. Gustav R Urbinas mengatakan, keempat orang yang diketahui berstatus pelajar dan mahasiswa itu sedang diintrogasi jajarannya terkait dengan perbuatan mereka. “Keempatnya masih dalam tahap introgasi 1 kali 24 jam ke depan. Mereka diamankan untuk dimintai keterangan dalam penyelidikan,” kata Gustav kepada Cenderawasih Pos, Minggu (1/12).

Keempat orang tersebut kata Gustav dibawa ke Polsek Abepura untuk dimintai keterangan setelah selesai ibadah. Dimana posisi mereka saat itu berada di belakang saat ibadah berlangsung sambil memegang kain bercorak bendera Bintang Kejora.

Terkait dengan itu lanjut Kapolres, pihak sedang melakukan klarifikasi dengan pihak gereja dalam hal ini pastor dan pengurus Paroki terkait dengan keberadaan 4 orang tersebut apakah pihak gereja tau atau tidak.

Pihak gereja lanjut Kapolres telah memberikan klarifikasi terhadap  keempat orang tersebut. Dimana keempat orang tersebut diluar pengetahuan mereka.

“Sekilas wawancara saya dengan Pastor dan pengurus gereja, mereka menyebut empat orang tersebut bukan jemaat di Gereja Katolik Gembala Baik Abepura. Pihak gereja tidak tahu asal muasal mereka dari mana,” kata Kapolres sebagaimana penyampaian dari pihak gereja.

Situasi kota Jayapura kata Gustav hingga saat ini kondusif, di beberapa gereja yang ada di wilayah hukumnya tetap melaksanakan ibadah sebagaimana biasanya.  Ia mengimbau masyarakat tetap menjaga kondisi Kota Jayapura yang aman damai dan tentram.

Secara terpisah, Pastor Santon  Tekege mengatakan kain bercorak bendera Bintang Kejora yang bawa masuk di Gereja Katolik merupakan baru pertama kali terjadi di dalam Gereja Katolik. Di masa-masa lalu tidak pernah terjadi seperti ini.

“Bagi orang asli Papua, bendera BK merupakan lambang dan simbol perjuangan pembebasannya,” kata Pastor Santon sebagaimana rilis yang diterima Cenderawasih Pos, Minggu (1/1).

Itu artinya bahwa orang Papua ingin mengenang kembali memorian masa lalu terkait status politik West Papua. Terkait dengan status politik West Papua yang belum jelas ini, aparat keamanan diharapkan jangan mengedepankan hukum.

Sebab, jika aparat berlakukan pendekatan hukum, pastilah banyak masyarakat entah aparat TNI dan Polri akan menjadi korban.

“Kapan saja terjadi letusan senjata seperti yang dialami masyarakat sipil di kabupaten Nduga, Puncak, wamena dan deiyai. Banyak masyarakat dipihak aparat keamanan maupun masyarakat asli Papua sama-sama gugur. Mereka mati untuk pertahankan Papua merdeka dan NKRI harga mati,” terangnya.

Daripada pertahankan pendapat masing-masing dan dapat saling mengorbankan satu sama lain, ia mengusulkan mestinya diadakan dialog Internasional antara Indonesia dan ULMWP yang dimediasi oleh PBB atau negara independen atau lembaga internasional.(fia)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *