Buka Dialog dengan ULMWP dan KNPB

Pansus Papua Berangkat ke Papua Hari Ini

JAKARTA, Jawa Pos – Guna menuntaskan berbagai masalah Papua, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) membentuk Pansus Papua. Hari ini (26/11) mereka terbang ke Jayapura untuk berdialog dengan sejumlah pihak. Termasuk di antaranya kelompok yang selama ini tidak satu frekuensi dengan pemerintah. Mereka akan bicara untuk mencari jalan keluar bagi masyarakat Papua.

Ketua Pansus Papua Filep Wamafma menyampaikan bahwa kelompok-kelompok yang bersebrangan dengan pemerintah perlu diajak dialog. “Pemerintah harus membuka diri dan DPD menyarankan membuka diri untuk berdialog dengan kelompok-kelompok yang bersebrangan sekali pun,” terang dia usai berjumpa dengan Menko Polhukam Mohammad Mahfud MD kemarin (25/11).

  Usul tersebut sudah disampaikan langsung kepada Mahfud. Menurut Filep, Mahfud juga sepakat dengan ide yang disampaikan oleh DPD. “Pak menko sangat sepakat dengan kami,” imbuhnya. Sejauh ini, kelompok-kelompok yang bersebrangan dengan pemerintah dan sudah bersedia diajak berdialog adalah ULMWP dan KNPB. Pertemuan dengan kelompok tersebut dilaksanakan besok (27/11).

  Rencananya pertemuan itu berlangsung di Jayapura. Filep memastikan bahwa melalui dialog tersebut pihaknya akan berusaha menyentuh subtansi persoalan. Sebab, dia menilai selama ini belum ada yang sampai menyentuh subtansi persoalan di Papua. “Sehingga Pansus (Papua) DPD RI memandang perlu untuk berkomunikasi langsung dengan mereka yang perlu dan berpotensi dapat membantu negara,” terang dia.

  Meski kelompok-kelompok itu tidak henti menyuarakan untuk membebaskan Papua dari Indonesia, Filep menilai suara mereka tetap harus didengar. Termasuk di antaranya terkait dengan referendum. “Itu bagian yang akan didiskusikan,” imbuhnya. Namun demikian, Pansus Papua tidak akan menyerah untuk mempertahankan keutuhan NKRI. Dialog dilakukan bukan untuk menyerahkan Papua. Melainkan demi mencari jalan keluar.

  Karena itu, lanjut Filep, Mahfud turut mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh DPD. Sejak dibentuk bulan lalu, Pansus Papua akan bekerja selama enam bulan. Apabila masih butuh waktu, mereka akan menambah durasi kerja. Selain berbicara dengan pihak yang bersebrangan dengan pemerintah, di Papua mereka juga akan bertemu dengan Dewan Adat Papua, Pemerintah Daerah, tokoh gereja, tokoh masyarakat, dan tokoh intelektual.

  Ruang dialog itu juga akan menampung beragam hal terkait dengan penyelesaian masalah HAM di Papua, rencana pemekaran Papua, serta proses hukum terhadap banyak mahasiswa dari Papua. Filep menyebut, dia sudah meminta supaya Mahfud membebaskan mahasiswa-mahasiswa itu. Bila perlu itu sudah dilakukan menjelang 1 Desember. “Ini kan soal politik, biar menko polhukam yang pikir,” imbuhnya.

Pertemuan dengan Mahfud kemarin dipastikan bukan yang terakhir. Ke depan bakal diadakan pertemuan untuk membahas penyelesaian masalah Papua. Dalam waktu dekat, Mahfud juga akan bertolak ke Papua. Mahfud mengakui pemerintah perlu mencari jalan keluar yang komprehensif untuk menyelesaikan banyak masalah Papua. “Sehingga ke depan tidak terkesan penyelesaiannya hanya satu jalan,” terang Mahfud.

Komprehensif yang dimaksud Mahfud adalah dialog terbuka. “Penyelesaian secara damai, bukan dengan cara kekerasan dan sebagainya,” ungkap dia. Mantan ketua MK itu menyebut, pihaknya tidak ingin ada lagi kekerasan. Baik dari pemerintah maupun kelompok yang selama ini bersebrangan dengan pemerintah. “Ada beberapa konsep yang perlu ditemukan untuk jangka panjang dan saya kira bagus prospeknya, bagus untuk penyelesaian,” jelasnya. (syn/)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *