Hari Otsus Tidak Perlu Diperingati Cukup Dievaluasi

Ondo Yanto Eluay. Foto: Robert Mboik

SENTANI- Salah satu tokoh masyarakat adat Kabupaten Jayapura, Ondo Yanto Eluay menilai kebijakan pemerintah provinsi Papua yang memperingati hari otsus dengan meliburkan aktivitas masyarakat dipandang tidak terlalu perlu di lakukan. Yang terpenting menurutnya Pemerintah perlu melakukan evaluasi pemanfaatan dan penggunaan dana otsus yang digelontorkan oleh pemerintah pusat sejak dana otsus itu di berikan kepada pemerintah daerah provinsi Papua.
“Di momen otsus begini kan kita duduk bersama evaluasi otsus itu lebih positif. Lalu kenapa ini baru diperingati dan tidak dari awal. Untuk memperingati sesuatu itu lebih tepatnya kita duduk bersama untuk mengevaluasi,” kata Yanto Eluay kepada Cenderawasih Pos, Kamis (21/11).
Dikatakan, adapun yang perlu dievaluasi seperti pencapaian pencapaianya kemudian apa manfaat dari Otsus itu. Jika dilihat lebih ke dalam lagi secara umum pencapaian otsus ini masih jauh dari apa yang diharapkan oleh masyarakat. “Ini bukan rahasia umum lagi bahwa dana otsus kita itu sebetulnya hanya dinikmati oleh elit politik tertentu di Papua,” tegasnya.
Menurutnya lahirnya otsus itu setidaknya bertujuan untuk membawa perubahan dan peningkatan bidang SDM masyarakat Papua, meningkatkan kualitas kesehatan serta pemberdayaan di bidang ekonomi. Namun tiga poin itu masih terlalu jauh dari harapan. Tidak sedikit orang asli Papua yang belum mengenyam pendidikan yang layak. Padahal salah satu tujuan adanya dana otsus ini untuk meningkatkan sumber daya manusia Papua.
“Aplikasi dari dana 80% yang turun ke masyarakat itu sampai saat ini masyarakat tidak tahu apakah ini dana APBD ataukah sumber dana dari APBN atau otsus karena tidak ada keterbukaan di sana,” tegasnya.
Menurutnya salah satu kelemahan terhadap manajemen pengelolaan dana otsus saat ini karena adanya central pengaturan dan pengawasan dana otsus yang terpusat di pemerintah provinsi dan DPRP. Baik pemerintah provinsi maupun pihak DPRP harus bertanggung jawab sepenuhnya terkait dengan keberhasilan dana otsus itu.” Ini karena sentralistik dimana diatur langsung di provinsi oleh Gubernur dan DPRP. Pengawasan tidak diberikan kepada DPR di setiap Kabupaten. Saya mantan anggota DPR juga dan saya pernah tanya kenapa kita tidak dilibatkan dalam pengawasan dana otsus,” tegasnya.
Dia pun dengan tegas menolak wacana pemerintah pusat akan memperpanjang dana otsus (Otsus Plus). Pemerintah pusat harus mengetahui dan menyadari bahwa pentingnya evaluasi terhadap penggunaan dana otsus sebelumnya. Hal itu dapat dijadikan sebagai salah satu parameter atau tolok ukur dari pemanfaatan anggaran tersebut. (roy)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *