14 Kursi Ngotot Masih Resmi Menjabat

Jhon Gobay

JAYAPURA – Masa periode keanggotaan DPR Papua 2014-2019 telah berakhir pada 31 Oktober 2019 lalu. Namun yang jadi masalah adalah dalam sidang paripurna tersebut tak dibacakan SK pemberhentian keseluruhan anggota. Yang dibacakan hanya 55 anggota dari partai politik. Nah preseden ini membuat anggota dari 14 kursi menganggap mereka masih menjabat karena secara resmi tak diberhentikan.  Hal tersebut disampaikan Jhon Gobay, salah satu angggota DPRP dari 14 Kursi Otsus.
“Pasal 49, Perdasus 7 tahun 2016 tentang perubahan Perdasus Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan masa jabatan anggota DPRP yang diangkat adalah lima tahun selama periode tahun 2014-2019 dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPRP yang baru mengucapkan sumpah/janji. Yang menjadi pertanyaan adalah anggota DPRP yang baru yang dimaksud apa? apakah pengangkatan atau pemilihan umum? menurut pemahaman bodoh kami ini tidak jelas dan multi tafsir,” cecar Gobay, Kamis (21/11).
Ia menyatakan selama belum ada SK Mendagri tentang pemberhentian yang dibacakan dalam sidang paripurna maka 14 Anggota DPRP masih sah sebagai Anggota DPR Papua, artinya mereka diangkat dengan resmi dan terhormat maka kami juga harus diberhentikan secara terhormat dalam sidang paripurna yang terhormat. Pendapatnya, anggota DPRP yang diangkat mestinya diberikan kesempatan dan payung hukum untuk melanjutkan tugas sampai dengan anggota DPRP melalui mekanisme pengangkatan yang baru untuk periode 2019-2024 mengambil sumpah dalam sidang paripurna.
Ini semata mata untuk memenuhi substansi nama DPR Papua yang menurut Pasal 6 ayat 2 Undang-undang No 21 tahun 2001 menyebutkan anggotanya terdiri dari 2 jenis keanggotaan yaitu anggota yang dipilih lewat Pemilu dan anggota yang diangkat lewat jalur pengangkatan.

Sementara, Sekretaris Dewan (Sekwan), DR Yuliana Waromi menambahkan bahwa DPRP masih menunggu SK pemberhentian untuk selanjutnya dilakukan seleksi ulang. Ia menyampaikan tak ada dasar untuk melanjutkan karena sistimnya satu periodik. “Surat pemberhentian dari Dirjen Otda sudah ada,kami tinggal menunggu SK pemberhentian dan tak ada alasan untuk melanjutkan sebab semua sudah selesai,” tegasnya. (ade).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *