Kendala Internet dan e-KTP, BPNT Belum Berjalan

Denny/Cepos
Rendy Ardiansyah

WAMENA-Kepala Perum Bulog KCP Wamena, Rendy Ardiansyah saat di Wamena, mengatakan program bantuan beras sejahtera (Rastra) yang sudah diganti dengan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), seharusnya berjalan pada September 2019. Namun karena berbagai kendala terutama jaringan internet, sehingga program ini belum berjalan, terutama di pegunungan tengah.

“Misalnya ketersediaan jaringan. Apalagi menggunakan sistem gesek kartu debit yang akan dipakai di toko atau kios yang nanti ditunjuk pemerintah daerah, bekerjasama dengan dinas sosial dan himpunan bank negara,”ungkapnya Selasa (19/11) kemarin.
Menurut dia, dana penerima BPNT juga menjadi kendala karena banyak penerima bansos rastra yang belum bisa menerima BPNT karena tidak memiliki KTP.

Sebab, belum semua masyarakat di distrik dan di kampung yang ada di Pegunungan tengah Papua ini memiliki KTP dan Kartu Keluarga.

“Sebagai contoh di Jayawijaya, data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) belum tervalidasi semua. Kebutuhan KPM sekitar 38 ribu, baru terverifikasi dan tervalidasi itu baru 6.000.

Kendalanya karena banyak masyarakat yang belum memiliki e-KTP,” jelas Rendy
Sebagai penyedia beras, Bulog memastikan siap apabila pemerintah dan perbankan sudah mengiyakan jalannya program BPNT di wilayah Pegunungan tengah Papua. Sebab, selama ini Bulog yang menyediakan beras untuk 7 Kabupaten di Pegunungan tengah Papua.

Sementara dari 40 distrik di Kabupaten Jayawijaya, hanya di Distrik Wamena di seputaran pusat kota yang tersedia akses internet. Agar masyarakat sampai ke pusat kota untuk menggunakan kartu BPNT, memerlukan biaya yang besar dan waktu yang panjang, sebab tidak ada angkutan umum yang tersedia seperti di wilayah lain.

Ia menyatakan Bansos rastra yang selama ini diterima masyarakat itu terakhir diterima Agustus dan telah dihentikan Kementerian Sosial. Selanjutnya September sampai Desember itu dari pihak pemerintah mengganti menjadi Bantuan Pangan Non Tunai.

Menurutnya, awal tahun itu BPNT sudah berjalan di Kota Jayapura dan Sorong, meski pelaksanaannya belum lancar. Namun, tiba-tiba di September diserentakan, sehingga membuat kewalahan.

“Kami tidak masalah kalau sarana dan prasarananya ada, tetapi kalau di pegunungan kita belanja di sini pakai kartu edisi saja tidak ada, harus tunai. Apalagi mau dilaksanakan BPNT, misalnya di Nduga, Puncak, termasuk Imbara disana juga kadang belum ada, yang ada bank Papua. Sedangkan bank Papua bukan termasuk imbara.”bebernya. (jo/tri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *