Berkas JR Siap Dikirim ke MK

JAKARTA, Jawa Pos – Koalisi masyarakat sipil antikorupsi terus mematangkan berkas permohonan uji materi atau judicial review (JR) UU Nomor 19/2019 tentang KPK ke Mahkamah Konstitusi (MK). Permohonan itu pun rencananya akan disampaikan ke MK pekan ini. “Tapi belum tahu hari pastinya kapan,” kata anggota koalisi masyarakat sipil Bivitri Susanti di Jakarta, kemarin (17/11).

Bivitri menjelaskan berkas permohonan itu secara khusus dimatangkan oleh tim. Tim tersebut mengurusi semua persyaratan permohonan yang bersifat teknis. Seperti berkas persyaratan pemohon hingga dokumen permohonan yang berisi materi pokok JR. “Seperti surat kuasa sudah tanda tangan semua apa belum, KTP (pemohon) sudah semua apa belum,” ungkap pakar hukum tata negara itu.

Bivitri menyebut materi JR secara umum sudah beres. Isinya berkaitan dengan argumen pemohon bahwa UU KPK tidak sah secara formil maupun materil. Argumen formil, kata Bivitri, berkaitan dengan tata cara pembahasan UU KPK di DPR yang tidak sesuai prosedur. Mulai dari pengesahan di paripurna yang tidak kuorum hingga tidak masuknya UU KPK dalam program legislasi nasional (prolegnas).

“Kalau (argumen) materil seperti yang pernah dibahas,” ujarnya. Selama ini argumen masyarakat sipil yang kontra dengan UU KPK menyorot tentang dewan pengawas (dewas) yang lebih tinggi kewenangannya daripada pimpinan KPK. Mereka juga menyoroti ketentuan yang mengatur pegawai KPK menjadi aparatur sipil nehara (ASN). Hal-hal itu dinilai tidak sejalan dengan tujuan pembentukan KPK yang harus independen.

Bivitri enggan membeberkan lebih jauh soal argumen materil dalam permohonan JR. Menurutnya, permohonan yang akan disampaikan ke MK berbeda dengan pemohon lain. Selain masyarakat sipil, uji materi UU KPK juga dilakukan kelompo mahasiswa. “Ada yang berbeda. Makanya kami masuknya (mengajukan JR ke MK) belakangan,” paparnya.

Sementata itu Wakil Ketua KPK Saut Situmorang belum bisa memastikan apakah lembaganya ikut bergabung dengan kelompok masyarakat sipil mengajukan JR ke MK. Saut mengatakan pihaknya masih berdiskusi dengan pihak-pihak lain yang berkepentingan. “Kami akan diskusi dulu, ya,” ujarnya saat dikonfirmasi soal rencana gugatan UU KPK ke MK.

Saut mengatakan, lembaganya saat ini masih bekerja seperti biasa meski harus menggunakan UU baru yang banyak memangkas kewenangan pimpinan. “Kami masih bekerja, penyelidik masih terus bekerja. Tapi aku nggak bisa nunjukin ke kamu kan siapa yang saya lagi ikutin hari ini,” imbuh mantan pejabat Badan Intelijen Negara (BIN) tersebut. (tyo)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *