Asosiasi Bupati  Diminta Serius Tangani PPS

Martinus Torip, S.Sos  (Sulo/Cepos)

MERAUKE- Ketua  Tim  Pemekaran Kabupaten Muyu Martinus Torip, S.Sos, meminta asosiasi Bupati  Papua Bagian Selatan  untuk  serius menangani  sinyal positif  yang diberikan pemerintah pusat melalu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terkait rencana pemekaran   Provinsi Papua Selatan.

Keseriusan  ini, kata  Martinus  Torip karena  aspirasi usulan pemekaran Provinsi Papua Selatan  tersebut  bukan   baru muncul ke  permukaan  namun sudah diperjuangkan  sejak 17 tahun lalu. Bahkan, kata dia,    perjuangan  bertahun-tahun tersebut   sempat menjadi angin segar bagi masyarakat di bagian Selatan  Papua degan  keluarnya  Amanat Presiden diakhir masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudoyono, tidak hanya PPS tapi  pemekaran kota Merauke, pemekaran   Kabupaten Muyu, Kabupaten Muara Digoel  dan Arbit Kombai.

  Namun  diawal pemerintahan Presiden Jokowi pada  periode pertama  langsung mengeluarkan moratorium  pemekaran. ‘’Kemudian diawal  pemerintahan Presiden  Jokowi  periode kedua,  Presiden melalui  Mendagri memberikan sinyal  positif  untuk pemekaran provinsi di Papua. Ini peluang  yang harus segera kita tangkap. Karena dari ratusan  usulan pemekaran di Indonesia, hanya di Papua yang diberikan peluang  untuk bisa dimekarkan, sehingga peluang ini harus segera ditangkap dengan melengkapi seluruh administrasi  yang dibutuhkan sesuai UU Nomor 32 tahun 2014,’’ tandas Martinus Torip  di Merauke, Sabtu  (16/11).

Martinus Torip menjelaskan,  memang ada suara-suara dari  orang Papua bahwa pemekaran Provinsi Papua Selatan sebagai konvensasi dari sebuah  dinamika politik  Papua merdeka. Yang menurut Torip  Itu tidak benar. Karena aspirasi dan usulan  ini sudah diperjuangkan pemerintah daerah bersama masyarakat  lebih dari 10 tahun yang lalu.

  ‘’Diharapkan  kepada masyarakat jangan sampai ada tafsiran – tafsiran miring  jika pemekaran ini  ini sebagai sebuah konpensasi politik Papua merdeka sehingga diberikan pemekaran. Tidak ada itu. Tapi  pemekaran ini untuk memperpendek rentang kendali pelayanan pemerintahan dari   pemerintah kepada masyarakat dan sebaliknya,’’ tandasnya.

Menurut Martinus  dengan  satu  Pulau besar yang hanya dua provinsi,  terutama Papua membuat seorang gubernur  tidak  mampu menjangkau seluruh  kabupaten/kota  yang ada di Papua setiap tahunnya. Bahkan, dalam satu periode pemerintahannya tersebut ada satu dua  kabupaten   di Papua yang  tidak  pernah dijangkau  oleh seorang gubernur.

‘’Karena itu,  asosiasi  bupati Selatan  Papua ini harus serius dalam menangani  pemekaran Provinsi Papua dimana sinyalnya sudah  diberikan oleh pemerintah pusat,’’ tambahnya. (ulo/gin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *