108 Aset Pemkab Jayapura Diserahkan Pemkot 

PELIMPAHAN ASET_Wali Kota Jayapura Dr Benhur Tomi Mano, MM., bersama Bupati Jayapura Mathius Awoitauw, SE.,M.Si.,saat memperlihatkan dokumen penandatangan penyerahanya kewenangan 108 bidang tanah dan bangunan, disaksikan KPK RI dan Pemprov Papua, Sabtu (16/11).

JAYAPURA-Sebanyak 108 bidang tanah dan bangunan aset Pemkab Kabupaten Jayapura, diserahkan ke Pemkot Jayapura.  Pengalihan kewenangan atau kepemilikan aset dari pemerintah Kabupaten/Kota,  ini ditandatangani langsung Bupati Jayapura Mathius Awoitauw, SE.,M.Si., Wali Kota Jayapura Drs.Benhur Tomi Mano, MM,  Sekda Provinsi Papua TA Hery Dosinaen, dengan disaksikan  Koordinator Wilayah VIII dan supervisi KPK Adlinsyah M. Nasution dan Maruli Tua di Jayapura,   Sabtu (17/11) lalu.

   Melalui pemindahan wewenang ini,  KPK merekomendasikan penyelesaian permasalahan asset tersebut melalui mekanisme penerbitan Surat Khuasa Khusus (SKK)  kepada masing-masing kejaksaan negeri.

  Wali Kota Jayapura Dr Benhur Tomi Mano, MM., mengatakan, sebanyak 108 bidang tanah dan bangunan tersebut,  yang sudah pindah kewenangannya ke Pemkot Jayapura diantaranya ada bangunan Puskesmas, sekolah, beberapa kantor, Mal Jayapura, Kantor Satpol PP dan lainnya.

   Selain dari 108 bidang tanah dan bangunan ini, nantinya masih ada lagi penyerahan asset lainnya yang masih dilakukan pembahasan dan verifikasi sekira   6 tanah dan bidang bangunan.

  Wali Kota menyampaikan terimakasih kepada KPK, yang telah membantu pemerintah kabupaten kota di Papua dalam melakukan penertiban asset, karena sesuai dengan dengan aturan UU jika ada daerah pemekaran kabupaten/kota,  maka harus dilakukan penyerahan kewenangan asetnya seperti  bidang tanah dan bangunan, sehingga dalam pengaturan dan pengelolaan asset lebih mudah dan terbit.

“Saya juga ucapkan terimakasih kepada  Bupati Jayapura yang telah menyerahkan asetnya yang ada di Kota Jayapura untuk Pemkot Jayapura, salah satunya Mall Jayapura,’’ucapnya.

   Diakui dengan sudah ada penyerahan asset tersebut, Wali Kota minta kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah  (BPKAD) Kota Jayapura agar bisa mengelola dengan baik, termasuk lakukan koordinasi dan komunikasi dengan OPD terkait, dengan demikian akan ada sinkronisasi dalam pengelolaan asset yang ditempati OPD itu.

  Sekedar diketahui, saat ini KPK RI memfasilitasi seluruh pemerintah di kabupaten/kota di Provinsi Papua dalam melakukan rekonsiliasi asset terkait pendanaan Personal, Prasarana dan Dokumen (P3D)  di Provinsi Papua. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari rangkaian monitoring supervisi (Monev) Pencegahan Korupsi (Korsupgah) berkala di Papua berlangsung di Jayapura dan beberapa lokasi lainnya. (dil/tri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *