Polda Papua Telusuri Temuan KPK

Kombes Pol AM Kamal kabidhumas Polda Papua

JAYAPURA- Kepolisian Daerah (Polda) Papua akan menindaklanjuti temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penerimaan bantaun  yang  bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

  Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol AM Kamal mengatakan, temuan tersebut diketahui ada sekira 1,5 juta orang yang menerima Bantuan Sosial (Bansos) namun yang tanpa memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Dikatakan, penerimaan hibah atau bantuan-bantuan dengan data yang tidak akurat yang bentuknya penggelapan ataupun korupsi dan lainnya menjadi catatan penting bagi  penyidik, khususnya pihak Kepolisian Daerah Papua.

“Kita akan tindak lanjuti melalui proses penyelidikan siapa saja yang terlibat, dan dimana titik yang melakukan  perbuatan yang melawan hukum,” ucap Kamal kepada wartawan di Mapolda Papua, Jumat (15/11).

Menurutnya, dua hari kegiatan yang dilakukan Pemerintah Pusat  bersama Forkopimda dengan aparat  TNI-Polri di Jakarta, salah satu  bentuk untuk bagaimana pembangunan yang ada di pusat, daerah dan seluruh perkampungan itu sinergi.

“Dana desa sebagaimana kerjasama antara  Babinsa dan Bhabinkamtibmas dengan kepala desa benar-benar berjalan dengan baik, terkait apakah dana desa itu sampai sasaran atau tidak dan  penggunaannya seperti apa,” ungkap Kamal.

Secara terpisah, Koordinator KPK Wilayah Papua Maruli Tua berpendapat, Pemda harus meningkatkan jumlah warga yang terlibat dalam perekaman KTP elektronik. Hal ini untuk mencegah adanya warga yang tidak memiliki data Kependudukan valid namun turut menerima bantuan yang bukan haknya.

” Dari penelusuran kami, 1,5 juta warga di Papua menerima bantuan sosial berupa BPJS,  raskin,  program keluarga harapan tanpa NIK.  Hal ini dapat berpotensi terjadi penyalahgunaan bantuan, ” tuturnya melalui telfon selulernya.

Dirinya meminta Kepala Daerah beserta jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di seluruh wilayah Papua kembali memperbaiki data kependudukan dan menetapkan regulasi perda untuk verifikasi penerimaan bantuan sosial.  Tujuannya agar pemberian bantuan sesuai data yang valid.

Ia juga berharap  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di seluruh wilayah Papua kembali memperbaiki data kependudukan agar pemberian bantuan sesuai data yang  benar.

“Pihak Inspektorat di 28 kabupaten dan 1 kota di Papua beserta pihak kepolisian dan Kejaksaan harus pro aktif apabila ada unsur pidana dalam temuan. Sebab, ada indikasi kerugian uang negara,” pungkasnya. (fia)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *