KPK Minta Dukungan Presiden

Untuk Tangani Kasus Kakap

JAKARTA, Jawa Pos – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) angkat bicara soal isu kasus-kasus besar yang dilaporkan Presiden Joko Widodo yang diklaim belum ditangani. KPK menyebut tidak tahu menahu soal klaim yang disampaikan melalui Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD itu.

”Kami belum mengetahui kasus apa yang dimaksud,” kata Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif, kemarin (13/11). Klaim Menko Polhukam itu mendapat perhatian publik. Di satu sisi menganggap KPK tidak mendukung pemberantasan korupsi karena mengabaikan laporan Jokowi. Sisi lainnya menganggap KPK tidak perlu memprioritaskan laporan presiden guna menjaga independensi.

Laode menyarankan pihak-pihak yang ragu terhadap perkembangan pelaporan kasus korupsi untuk datang ke KPK. Sebab data-data pelaporan, termasuk informasi tentang siapa saja pelapor itu tidak bisa diungkap secara terbuka. ”(Informasi tentang siapa pelapor) menurut perundang-undangan harus dirahasiakan,” ungkapnya.

Menurut Laode, sejauh ini memang ada beberapa kasus yang menjadi perhatian Presiden Jokowi. Pun, sejumlah pihak yang berkaitan dengan perkara itu sudah ditangani KPK. ”Meskipun butuh waktu (untuk menangani perkara yang menjadi perhatian Presiden Jokowi) karena kompleksitas perkara dan perolehan bukti,” paparya.

Laode mencontohkan dugaan korupsi pembelian Heli AW-101 yang ditelusuri KPK dengan bantuan POM TNI. Dalam perkara ini, KPK telah menangani seorang swasta. Sementara POM TNI menangani tersangka berlatarbelakang militer. ”(Saat ini) KPK sedang menunggu hasil audit kerugian keuangan negara yang sedang dihitung BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).”

Perkara tersebut memang terbilang kompleks. Sebab, KPK hanya menangani pihak swasta. Sementara tersangka dari militer ditangani POM TNI. Kondisi tersebut sangat bergantung pada keterbukaan dan kesungguhan TNI. ”Untuk kasus ini kami mengharapkan dukungan penuh Presiden dan Menko Polhukam. Kasusnya sebenarnya tidak susah kalau ada kemauan dari TNI dan BPK,” ujarnya.

Kasus kedua, kata Laode, adalah dugaan korupsi mafia minyak Pertamina Energy Trading Limited (Petral). Kasus tersebut kini sudah di tahap penyidikan dengan seorang tersangka. Yakni eks Direktur Utama Petral Bambang Irianto. Laode mengakui perkara ini cukup rumit lantaran membutuhkan penelusuran bukti lintas negara. ”Sehingga perlu kerjasama internasional yang kuat,” paparnya. (tyo/JPG)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *