Bazoka Logo Jalani Sidang Ke-3

Bazoka Logo saat mengikuti persidangan di PN Jayapura, Kamis (14/11) kemarin. (Takim/Cepos)

Jaksa Minta Sidang Dilanjutkan, PH Anggap Kliennya Korban Kriminalisasi

JAYAPURA – Terdakwa YL alias Basoka Logo mengikuti sidang ketiganya dengan agenda  jawaban Jaksa Penuntut Umum (JPU), Oktovianus Talitti, SH atas Eksepsi yang dipaparkan oleh Penasehat Hukum (PH) terdakwa, Kamis (07/11) lalu yang berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Kelas 1A Jayapura, Kamis (14/11) kemarin.

Untuk diketahui, Pada sidang sebelumnya (7/11), tim Kuasa Hukum Bazoka Logo telah mengajukan eksepsi, yang berisikan terkait kejanggalan bukti-bukti hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Indonesia dalam proses perkara Bazoka Logo, mulai dari awal penangkapan hingga hingga proses penetapannya sebagai tersangka.

Dalam agenda persidangan Eksepsi Kamis (07/11) lalu terdakwa YL alias BL oleh Kuasa Hukum (KH), Emanuel Gobai mengatakan bahwa dakwaan yang dibacakan oleh JPU dalam agenda Pemcanaan Dakwaan Kamis lalu tidak jelas isinya/tidak tepat karena baginya ada beberapa poin yang dipersoalkan dalam dakwaan terdakwa YL alias Basoka Logo tersebut sehingga diutarakan dalam agenda Eksepsi pada Kamis (07/11) lalu.

  “Kami menilai klien kami ini korban kriminalisasi, karena klien kami menghadiri panggilan sebagai penanggungjawab aksi 15 Agustus lalu oleh pihak kepolisian, namun dalam perjalanan bertemu dengan Intelkam Polresta Jayapura lalu sampai di Polresta, klien kami ini dituduh melakukan pemalsuan dokumen,”ujar Gobai kepada Cenderawasih Pos usai persidangan di PN Jayapura, Kamis (07/11) lalu.

“Klien kami ini korban penangkapan secara sewenang-wenang, karena yang dituduhkan bukan peristiwa tangkap tangan tetapi persitiwa beberapa bulan sebelumnya, semestinya harus melalui surat penangkapan juga surat tugas terlebih dahulu, tapi ini tidak, klien ami ditangkap dulu baru surat-surat tersebut dikeluarkan belakangan,”ujarnya.

Bazoka Logo ditangkap ‘Dijebak’ pada tanggal 15 Agustus 2019, ketika itu ULMWP dibawah komando Biro Politik melakukan aksi demo damai Menolak New York Agreement 15 Agustus 1962 dan mendukung pertemuan Forum Kepulauan Pasifik (PIF) 2019, yang berlangsung di Tuvalu.

Dalam ULMWP di West Papua, Bazoka Logo merupakan penanggung jawab Politik, yang juga bertanggung jawab atas aksi damai (15/08). Namun aksi itu kemudian dibubarkan paksa oleh Polisi dan semua koordinator aksi serta seluruh massa ditangkap dan dibawa ke Polresta Jayapura. Dengan demikian, maka secara otomatis Bazoka wajib mempertanggungjawabkan aksi damai tersebut sesuai mekanisme demokrasi yang berlaku.

Terdakwa YL alias Bazoka Logo yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya Emanuel Gobai mengatakan bahwa kliennya ditahan atas tuduhan pemalsuan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kota Jayapura untuk pengurusan pasport, dengan 5 Pasal dituduhkan yakni, Pasal 264 ayat 1 ke 1 KUHP, Pasal 264 ayat 2 KUHP, Pasal 266 ayat 1 KUHP dan Passl 263 ayat 1 KUHP.

Selain itu juga menyikapi isi dakwaan yang diangap tidak jelas adalah, yang pertama disebutkan tangal kejadian 28 Oktober 2018, dan tetapi selanjutnya disebutkan lagi ‘suatu waktu dalam tahun 2018’.

“Inikan salah satu contoh ketidak jelasan dakwaan tersebut yang menyebutkan waktu yang tidak pasti,”bebernya.

Selain itu juga dalam dakwaan tersebut menyebutkan dua fakta hukum yakni pertama fakta pemalsuan, kedua pemalsuan data Pasport.

“Pertanyaanya, yang mana yang ditujukan ke klien kami ini, karena dua persitiwa ini secara langsung akan menyulitkan si terdakwa untuk mengetaui tuduhan yang sebenarnya. Hal ini juga akan berdampak pada pembelaanya nanti,”tuturnya.

  Selain beberapa hal diangap tidak jelas, lanjut Gobai bahwa yang selanjutnya adalah bukti dakwaan tidak lengkap yang dimaksud ada 5 pasal yang dituduhkan terkait tindak pidana dan pemalsuan dokumen.

“Faktanya dalam satu pasal itu ada unsur subjektif dan Objektif dan pasalnya punya uraian berbeda-beda terkait unsur tersebut, tapi dalam dakwaan ini hanya mengunakan satu kornologis untuk menyebutkan beberapa pasal yang dituduhkan tersebut,”tuturnya.

  Secara otomatis tim kuasa hukum YL alias Bazoka Logo tidak akan terurai unsur-unsur dalam masing-masing pasal secara rinci, atas hal tersebutlah dirinya juga menyebutkan bahwa dakwaan tersebut tidak lengkap.

“Kami menyimpulkan bahwa dakwaan klien kami ini wajib dibatalkan demi hukum dan terdakwa dibebaskan,”paparnya.

  Sementara itu Dalam fakta persidangan jawaban yang dibacakan JPU, Oktovianus Talitti, SH atas Eksepsi terdakwa tersebut dalam kesimpulanya menjelaskan bahwa  surat dakwaan ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf a, b KUHP, degan demikian tidak batal demi hukum.

Selain itu juga dijelaskan apa yang diuraikan PH tredakwa dalam eksepsinya tidak termasuk dalam ruang lingkup atau batasan untuk membicarakan tentang eksepsi.

Berdasarkan dua poin kesimpulan tersebut, JPU memohon kepada majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara tersebut menolak eksepsi/keberatan yang diajukan penasihan hukum terdakwa, menyatakan surat dakwaan PU sah dan memenuhi syarat formal dan materil sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu surat dakwaan tersebut bisa dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

  Selain itu juga menetapkan agar persidangan perkara atas  Terdakwa YL alias BL untuk dilanjutkan kepemriksaan pokok perkara.

Setelah mendengar jawaban JPU selaku ketua majelis, Alexandre Jacob Tetelepta SH memutuskan untuk melanjutkan persidangan pada Kamis (21/11) mingu depan dengan agenda sidang putusan sela/putusan yang belum menyingung mengenai pokok perkara (interim meascure) oleh majelis hakim.

  ULMWP, lembaga yang menaugi terdakwa Bazoka Logo menilai, proses persidangan terhadap Bazoka  sebagai upaya mengkriminalisasi pimpinan ULMWP.

  Dalam rilisnya menyebtukan, sejak sidang ke dua, (7/11) Pengadilan Negeri dipadati oleh Aparat Kepolisian, mulai dari bagian halaman kantor Pengadilan Negeri hingga di sekitar ruangan sidang, satuan Kepolisian memadati tempat sidang berlangsung. Sidang ketiga ini, Polisi senjata lengkap turun dengan 3 mobil dalmas. Hal ini mengakibatkan keluarga dan kawan-kawan pejuang yang datang untuk menyaksikan sidang Bazoka Logo pun mengalami kesulitan.

  Mereka menilai, target kriminalisasi memang sudah dalam rencana Kepolisian. Hai itu terlihat jelas sekali, dimana mulai dari awal penangkapan, penetapan Bazoka sebagai tersangka hingga proses sidang-sidang yang sedang berlangsung, Polisi dengan Kejaksaan dinilai “kebal hukum”, karena tidak peduli dengan eksepsi yang diajukan berdasarkan penemuan kejanggalan bukti-bukti hukum yang diajukan oleh Tim Kuasa Hukum Bazoka Logo.

Dengan demikian, disini terlihat jelas bahwa, Kepala Biro Politik United Liberation Movement for West Papua, Bazoka Logo sedang dikriminalisasi oleh pihak Kepolisian yang dibantu langsung oleh pihak Kejaksaan dalam proses sidang-sidang yang kini sedang berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Jayapura.

“ Kami United Liberation Movement for West Papua sangat kesal dengan cara-cara yang dilakukan oleh Kepolisian maupun Kejaksaan dalam proses penanganan Kepala Biro Politik ULMWP, Bazoka Logo. Dengan adanya cara-cara dan sikap seperti ini sangat menguatkan bahwa, status keberadaan Indonesia di West Papua memang sebagai penjajah yang sedang melakukan aktivitas kolonialismenya secara terstruktur dan sistematis, ‘ ujar erik Walela, Deputy Biro Politik ULMWP. (kim/luc).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *