Papua Selatan Dianggap Paling Siap Jadi Provinsi

Aspirasi Pemekaran Papua Berasal dari Elit Politik yang Ingin Dapatkan Kekuasaan

JAYAPURA – Hiruk pikuk terkait pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua terus menghangat. Aspirasi yang muncul juga beragam dan menunjukkan progres positif. Tak sedikit yang kalang kabut dari isu ini terutama bagi mereka yang menolak pemekaran. Nah kali ini salah satu akademisi Uncen, Martinus Solossa angkat suara. Ia menyatakan bahwa banyak yang tak paham dengan munculnya aspirasi DOB ini.

Bahkan ada yang baru tahu namun sudah memberi komentar padahal tak begitu paham. Disini Solossa menyampaikan bahwa aspirasi pemekaran itu sudah ada sejak tahun 2004. Kala itu Papua masih dipimpin Gubernur Jap Solossa. Grand design pemekaran yang muncul adalah wilayah Papua Selatan. Itu untuk menjawab Inpres nomor 1 tahun 2003 soal pemekaran Papua Barat dan Papua Tengah. Grand design ini memberi dua versi, pertama 4 provinsi diantaranya Papua, Papua Selatan, Papua Barat dan Papua Tengah. Sedangkan versi 5 provinsi ditambah Teluk Saireri.

Dan diakhir tahun 2006 dan awal 2007 Martinus kajian Papua Selatan sudah dilakukan dan Uncen lewat Demokratik Centre yang ditunjuk dan dirinya menjabat sebagai ketua tim pemekaran Papua Selatan. “Hasilnya bisa dimekarkan karena pertama jika dilihat dukungan pendapatan daerah sangat besar karena ketika itu wilayah ini memiliki 2 pesawat besar, kapal laut hingga twin otter dan pendapat daerah di atas Rp 1 triliun dan sangat memenuhi syarat,” kata Solossa melalui ponselnya, Sabtu (9/11).

“Maka Papua Selatan dianggap memenuhi syarat ketentuan UU Otsus sebab dalam Otsus tidak menyebut syarat jumlah penduduk. Jangan bandingkan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Jumlah penduduk besar namun luasan tidak punya seperti yang disampaikan salah satu tokoh agama, tidak paham dia,” sindir Solossa. Di Papua Selatan luasan sangat memungkinkan apalagi kurang diperhatikan oleh Papua yang berada di utara ini. Lalu kalau dikaitkan dengan persetujuan MRP, DPRP dan gubernur itu juga sudah dikantongi.

MRP jilid pertama, DPRP Pak Jhon Ibo dan Gubernur Barnabas Suebu kata mantan Pembantu Rektor II Uncen ini sudah menyetujui hal itu. Hanya memang kendala ketika itu adalah harus ada pemekaran kota dulu karena baru empat kabupaten dan ketika itu akan ditindaklanjuti ternyata moratorium diturunkan sehingga terpending. “Saya juga terlibat memaparkan di Kemendagri dan Komisi IX DPR RI tahun 2007. Hanya saja saat kami berikan rekomendasi, syarat daerah bawahan itu baru empat. Namun Mendagri sampaikan bahwa persyaratan yang paling lengkap adalah Papua Selatan karena sudah dipenuhi semua,” jelasnya.

Karenanya kata Solossa tidak perlu MRP, DPRP dan Gubernur memperdebatkan ini sebab semua sudah selesai sebelum mereka menjabat. Yang perlu dipenuhi hanyalah menambah 1 kota sehingga memenuhi syarat daerah bawahan. Merauke hanya menunggu kajian pemekaran kota dan jika ini tuntas maka provinsi jadi.

“Soal SDM yang diributkan, saya melihat itu karena pejabat yang sekarang baik DPRP, MRP dan gubernur itu salah menafsirkan orang asli Papua. Mereka menganggap OAP itu yang ada diwilayah adat. Itu salah. Definisi OAP menurut Otsus adalah orang yang berasal dari RAS Melanesia, terdiri dari suku-suku asli di Tanah Papua dan diakui oleh masyarakat hukum adat. Melanesia itu mulai Sanger, NTT, Maluku, Ambon itu melanesia semua,” tambahnya.

Sementara itu ketua MRP Timotius Murib mengatakan pemekaran provinsi Papua jangan lahir dari kepentingan jabatan, tapi benar-benar dari isi hati masyarakat.

“Sesuai UU Otsus mestinya dalam pemekaran provinsi Papua membutuhkan beberap tahapan harus libatkan masyarakat, MRP dan DPRP jangan hanya sepihak saya lihat ini semya pejabat dua periode yang berambisi seharusnya mereka (Bupati dua Periode) menyadari bahwa masyarakat pasca konflik ini sementara berduka, duka ini yang harus dijawab oleh mereka dengan memberikan damai dan mengatasi sejumlah masalah pasca konflik di Papua bukanya malah minta pemekaran, jangan terlalu ambisi masyarakat akar rumput tidak membutuhkan pemekaran,” katanya.

Bahkan ia memastikan tidak akan mengeluarkan surat rekomendasi terkait rencana pemekaran di Tanah Papua. Hal tersebut disampaikan Ketua MRP Timotius Murib merujuk pada pasal 67 UU 21 Tahun 2001 untuk pembentukan provinsi di tanah Papua itu harus mendapatkan rekomendasi atau pertimbangan dari MRP.

Ia menilai aspirasi pemekaran Papua bukan berasal dari rakyat tapi dari beberapa elit politik yang ingin mendapat kekuasaan dengan cara singkat.Timotius Murib menyebut elit politik tersebut hanya memanfaatkan situasi keamanan Papua hari ini sementara di daerah mereka merka ini tidak membangun dengan baik baru mau minta provinsi lagi. (ade/woel/wen)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *