Penolakan Pemekaran DOB Tabi Tidak Mewakili Lembaga MRP

Mathius Awoitauw, SE,M.Si foto: Robert Mboik/Cepos

SENTANI-Ketuaa Asosiasi Kepala Daerah setanah Tabi Mathius Awoitauw, SE,.M.Si berpendapat pernyataan penolakan terhadap pemekaran daerah Otonomi Baru (DOB) Papua Tabi beberapa waktu lalu yang mengatas namakan lembaga Majelis Rakyat Papua (MRP) merupakan pernyataan dan pendapat perorangan dan bukan atas nama lembaga tersebut. Tanggapan bupati Jayapura dua periode itu sekaligus ingin menegaskan kepada publik Tabi bahwa penolakan yang mengatasnamakan MRP itu merupakan pendapat pribadi dari sang ketua MRP, Thimotius Murib.
“Mengapa Ketua MRP diam, Papua Tengah Mepago deklarasi di Timika tiga hari lalu,”kata Mathius Awoitauw kepada media ini melalui sambungan selulernya, Kamis (7/11).
Diapun menyayangkan, pernyataan ketua MRP yang dinilai tidak berdasarkan mekanisme dan ketentuan yang berlaku sebelum mengeluarkan pernyataan dimuka umum terkait hal itu. Apalagi, pernyataan itu seolah olah dikeluarkan atas keputusan bersama dilembaga itu, sementara kenyataannya lain. Diakuinya, ada segelintir orang yang menolak. Tapi itu bukan atas nama lembaga itu.
“Thimotius Murib keluarkan pernyataan tidak melalui mekanisme organisasi. Hanya sebagian kecil orang yang menyatakan menolak, bukan atas nama lembaga itu,” tegasnya.
Dia menjelaskan, pemekaran yang sudah mendapat lampu hijau dari presiden itu diberikan atas pertimbangan khusus, terutama soal kawasan strategis nasional. Kemudian, potensi ekonomi yang besar untuk dikembangkan demi kesejahteraan rakyat dan guna menjaga kesatuan serta keutuhan negara. Kemudian dari situ, rencana pemekaran akan ditindak lanjuti berdasarkan lima wilayah adat yang ada di Papua. Yakni, wilayah adat Mamta, Saereri, Anim Ha, La Pago, dan Meepago.
“Kalau pertimbangannya kepentingan strategi nasional, itu berarti dia Top Down. Karena negara menentukan,” ungkapnya.
Dia mengakui sampai saat ini pemerintah pusat masih memberlakukan moratorium mengenai pemekaran DOB. Namun sekali lagi ditegaskanya, sekarang yang berjalan khusus di Papua itu berdasarkan kepentingan strategis nasional,” tambahnya.(roy)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *