Kementerian PMK Cek Bantuan Bagi Masyarakat Nduga

Rapat koordinasi penanganan masyarakat terdampak konflik yang digelar Kementerian Koordinator PMK di Wamena (Denny/Cepos)

WAMENA-Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Republik Indonesia, Selasa (5/11) mengunjungi Jayawijaya dan melaksanakan rapat koordinasi penanganan masyarakat terdampak konflik bersama Pemkab Jayawijaya, Lanny Jaya dan juga Nduga.

  Deputi I Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Dody Usodo Hargo mengatakan, ada isu menyebar jika para pengungsi Nduga tidak mendapat bantuan padahal pemerintah pusat sudah memberikan bantuan.

   “Makanya saya cek ke Wamena sini apakah itu hanya sampai tingkat pengiriman pendistribusian tapi tidak sampai ke masyarakat penerima bantuan, itu yang saya mau buktikan,”ungkapnya Kamis (7/11) kemarin

   Dari hasil rakor yang dilakukan, kata Dodi Usodo, ternyata bantuan hanya diserahkan di Wamena, padahal masyarakat yang mengungsi itu sesuai data Pemda Nduga ada empat distrik sehingga otomatis masyarakat di distrik tersebut tidak menerima bantuan hanya masyarakat Nduga yang sudah lama tinggal di Jayawijaya.

   Menyikapi  hal tersebut, maka perlu bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat untuk  mendistribusikan ke tempat tujuan dan menggunakan transportasi apa untuk droping bantuan.

Dodi akui yang menjadi hambatan penyaluran bantuan tidak sampai ke masyarakat di distrik terdampak itu karena masih ada isu dihembuskan jika bantuan melalui TNI dan Polri tidak akan diterima masyarakat. Padahal kata dia, siapa yang berani menjamin keamanan semisal ada bantuan dari Kemensos lalu siapa yang berani mengantar bantuan ke Mbua, Yigi tanpa pengawalan TNI dan Polri.

   “Saya bilang jangan lagi mendengar hembusan yang tidak benar, kalau mau bantu pengungsi ada empat distrik di Nduga yang masih membutuhkan dan harus sampai ke tujuan, karena sampai minggu kemarin bantuan ke Nduga masih berjalan,” jelasnya

   Sementara itu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Nduga, Ricky Kapele mewakili Pemkab Nduga dalam rakor itu mengaku pemerintah daerah pun kesulitan mengenai data pengungsi. Bahkan kata Ricky, Pemkab Nduga kesulitan untuk mengantarkan bantuan ke empat distrik terdampak konflik karena situasi dan kondisi di daerah tersebut.

    “Awal terjadi konflik Pemkab Nduga dibantu aparat mencoba kirim bantuan ke Distrik Yigi dari dinas sosial Provinsi, meski disana hanya ada beberapa masyarakat, namun bantuan itu telah sampai di tangan masyarakat,” katanya.

  Ia mengaku selama ini Pemkab Nduga hanya mengandalkan APBD untuk menangani masalah pengungsi. “Bantuan yang diserahkan kementerian sosial diserahkan kepada masyarakat Nduga yang ada di Jayawijaya, akan tetapi pengungsi yang ada di empat distrik itu belum tersentuh bantuan pemerintah pusat, selama ini kami hanya mengandalkan APBD kami untuk membantu mereka,”bebernya. (jo/tri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *