Agenda Sidang Tidak Berjalan, DPRD Puncak Jaya Geram

Sejumlah anggota DPRD  Kabupaten Puncak Jaya periode 2014 - 2019  saat melakukan jumpa pers di Rumah Kopi, Jayapura, Kamis (7/11). (Noel/Cepos)

JAYAPURA-Sejumlah Anggota DPRD  Kabupaten Puncak Jaya periode 2014 – 2019 mengaku geram dengan pihak eksekutif dalam hal ini Bupati Puncak Jaya. Pasalnya, sejumlah agenda sidang yang seharusnya digelar, baik sidang LKPJ, sidang perubahan anggaran 2019, maupun sidang APBD induk 2020 tidak direspon eksekutif, dengan alasan menunggu pelantikan anggota dewan yang baru.

   “Kabupaten Puncak Jaya harusnya ada sidang akhir Tahun dan APBD perubahan, tapi ini tidak dilakukan karena kebijakan  bupati minta DPRD baru yang lakukan sidang APBD Perubahan dan sidang  APBD Induk 2019 kami nilai ini salah aturan, Mendagri harus lihat ini,” ujar  Wakil Ketua I Tibaus Gire Tibaus Gere kepada awak media di Rumah Kopi, Kotaraja, Kota Jayapura, Kamis (7/11).

  Ia mengatakan sebagai bentuk kepercayaan masyarakat seharusnya anggota DPRD lama saat ini harus mengakhiri tugasnya dengan baik  tanpa ada intervensi Bupati. “Kami DPRD masih ada semua hidup, belum mati, kami harus sidang dulu baru mereka (DPR baru) lanjut, bupati seharusnya tidak intervensi ini kewenangan legislatif harus Bupati tahu jalur kerja,” ujarnya geram.

  “Kami DPRD masih aktif, seharusnya kami yang  harus  bahas anggaran dulu sebelum 2020,  Kami mau kami yang harus sidang penutupan, karena APBD Induk 2020 harus kami yang tentukan,” tandasnya.

  Wakil Ketua Komisi A Mendis Wenda Gire mengaskan  ia  menyesalkan sikap Eksekutif yang jelas – jelas mengintervensi kinerja ligislatif. “Yang namanya sidang perubahan ini harus semua kabupaten lakukan tapi bupati bilang DPRD baru yang sidang, kami minta aparat dapat menegur hal ini, terlebih Menpan karena ini jelas melangar aturan, masa bupati lakukan hal seperti ini saya kira di negara ini cuma Kabupaten Puncak yang melakukan hal ini,” paparnya.

   Ketua Bangar Isak Weya mengaku sudah menyampaikan ke eksekutif untuk melakukan monitoring dan sidang tapi  tidak ada reapon. “Harusnya kita lalukan LKPJ dulu baru sidang perubahan, tapi ini bupati   mengabaikan   dengan alasan tidak jelas,  mereka minta DPRD baru yang sidang,” katanya.(oel/tri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *