Tokoh Agama di papua Angkat Bicara Terkait Celana Cingkrang

Dr. H. Toni Wanggai, S. Ag. MA (Elfira/Cepos)

Terkait Wacana Larangan Cadar dan Celana Cingkrang

JAYAPURA-Nahdatul Ulama (NU) Provinsi Papua dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Papua angkat bicara perihal wacana larangan cadar dan celana cingkrang oleh Kementrian Agama.

Ketua NU sekaligus anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) dari Pokja Agama Dr. H. Toni Wanggai, S. Ag. MA., sepakat dengan kebijakan tersebut.

“Larangan tersebut khusus buat Pegawai Negeri Sipil (PNS). Memang itu harus diatur agar berpakaian lebih baik. Artinya tidak berlebihan dalam menggunakan pakaian sampai menutup muka dengan cadar. Ini kan untuk ketertiban, kedisplinan dan keseragaman PNS. Penggunaan celana juga harus standar sesuai aturan PNS. Jadi saya pikir tidak masalah,” jelas Toni Wanggai kepada wartawan.

Dikatakan, terkadang dengan cadar dengan celana cingkrang itu terkait dengan sebuah ideologi Islam. Tetapi apabila seorang warga negara sudah menjadi ASN itu wajib mengikuti aturan pemerintah. Sehingga dalam sebuah tatanan PNS yang melakukan tugas negara di birokrasi itu juga seragama, seperti tidak ada perbedaan ideologi.

“Menutup aurat cukup dengna jilbab tidak perlu menggunakan cadar yang terlalu berlebihan. Itupun masih terjadi perdebatan dan itu ada ideologi tertentu. Saya kira menteri agama mengambil kebijakan ini baik. Kami sangat mendukung untuk ketertiban kedisiplinan dan tidak ada perbedaan diantara PNS khususnya muslim.

Secara terpisah, Ketua MUI Provinsi Papua, KH. Saiful Islam Al Payage menyesalkan negara dalam hal ini Kementrian Agama yang mencampuri urusan privasi setiap pemeluk agama yang ada di Indonesia khususnya umat Islam.

“Saya harap stoplah Kementrian Agama mengurus hal yang semacam ini. Cobalah melihat diri sendiri bagaimana management, bagaimana pengelolaan Kemetrian Agama itu sendiri harus  diperbaharui tidak perlu mengurus masalah celana atau cadar orang,” tegasnya saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Rabu (6/11).

MUI Papua juga mengecam keras hal itu. Seharusnya pemerintah berbicara masalah kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Bukan masalah cadar ataupun celana cingkrang yang dicampuri.

“Kalau seperti ini negara membuat gaduh saja, seakan di negara Indonesia ini tidak tenang tidak lagi aman,” tegasnya.

Ia berharap para pejabat stop berbicara masalah  privasi orang yang mana sudah dijamin oleh  Negara Kesatuan Republik Indonesia. Alangkah baiknya berbicara masalah kemakmuran rakyat, kesejahteraan rakyat dan pendidikan yang masih tertinggal. (fia/nat)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *