Pemda Ikut Usulkan Dana Pilkada dari APBN

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kedua kiri) saat serah terima jabatan dari pejabat lama Tjahjo Kumolo (kedua kanan) saat serah terima jabatan di Kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden Joko Widodo resmi melantik Tito Karnavian menjadi Menteri Dalam Negeri dalam jajaran Kabinet Indonesia Maju.FOTO:MIFTAHULHAYAT/JAWA POS

Kemendagri Janji Problem Anggaran Pilkada Tuntas Pekan Ini

JAKARTA, Jawa Pos – Solusi pendanaan pilkada yang selama ini didorong oleh penyelenggara dan masyarakat sipil tampaknya tidak bertepuk sebelah tangan. Sejumlah pemda setuju dengan ide pendanaan pilkada dari APBN. Bahkan, mereka ikut mewacanakan solusi tersebut agar pendanaan pilkada ke depan lebih pasti.

Hal itu disampaikan Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin saat ditemui di kompleks parlemen kemarin (6/11). Salah satu alasan yang dikemukakan pemda adalah kepraktisan. ’’Karena pembahasan anggaran pilkada begitu lama,’’ terangnya. Seringkali pembahasan berjalan alot dan ada pula yang buntu.

Selain itu, di antara sesama pemda sebenarnya juga saling melihat anggaran yang dikucurkan tetangganya. Kadang daerah juga bertanya-tanya, mengapa anggaran yang harus dikeluarkan lebih besar daripada tetangganya. Padahal dari sisi kebutuhan, diprediksi tidak banyak berbeda antara daerahnya dengan tetangga.

Atas dasar itulah pemda ikut mengusulkan agar pilkada dibiayai APBN. ’’Nanti dipotong dari DAU (Dana Alokasi Umum)-nya,’’ lanjut Syarif. Harapannya, mereka tidak perlu lagi pusing membahas anggaran pilkada. Juga standar antara daerah satu dengan daerah lainnya juga bisa sama. Tidak ada lagi saling intip anggaran.

Sejak awal, penyelenggara pilkada maupun elemen masyarakat sipil getol menyuarakan pembiayaan pilkada dari APBN. Bukan dengan menganggarkan secara khusus, melainkan memotong alokasi dana transfer untuk daerah yang pilkada di tahun tersebut. Sehingga, tetap saja pemda yang membiayai namun dikeluarkan oleh pusat.

Keuntungannya, pendanaan menjadi lebih pasti tanpa harus membebani APBN. Selain itu, standar biaya di tiap daerah bisa diseragamkan. ’’Juga jauh lebih aman agar tidak terjadi politisasi anggaran pilkada di daerah bagi pihak-pihak yang berkepentingan,’’ terang komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi.

Sementara itu, Butuh waktu lebih dari satu bulan untuk memastikan anggaran pilkada serentak 2020 tercukupi. Dari sisi Bawaslu saja, masih ada enam daerah yang belum teken naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) Hingga Selasa (5/11) lalu. Masing-masing Nias Selatan, Pematangsiantar, Sibolga, Pankajene Kepulauan, Bolaang Mongondow Timur, dan Provinsi Sulawesi Tengah.

Komisioner Bawaslu Fritz Edward Siregar menjelaskan, salah satu problem pendanaan pengawasan pilkada adalah keraguan terhadap kedudukan hukum Bawaslu. Khususnya di level Kabupaten/Kota. Sebab, lembaga yang diatur dalam UU 10/2016 tentang pilkada adalah Panwaslu yang bersifat ad hoc, bukan Bawaslu permanen.

Pihaknya sudah menyampaikan kepada jajarannya sejak awal untuk menggunakan diskresi. Sebab, kelembagaan Bawaslu juga dilindungi oleh UU pemilu. Karena hasil seleksi pengawas berdasar UU penyelenggara pemilu bisa ditetapkan sepanjang sesuai dengan UU Pemilu. ’’PAnwas atau Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki legal standing untuk mengusulkan, membahas, dan menandatangani NPHD,’’ ujarnya.

Menanggapi NPHD yang belum tuntas, Syarif memastikan kemarin sudah ada lagi yang teken. Hanya, dia menyatakan tidak hafal daerah mana yang teken. ’’Yang belum teken dengan keduanya (KPU dan Bawaslu) tinggal satu, yakni Kabupaten Pangkep,’’ tuturnya.

Pada prinsipnya, ujar Syarif, Kemendagri sudah berupaya maksimal untuk memastikan anggaran tersedia. Yakni dengan memanggil pemda yang masih belum teken NPHD dan menyisir anggarannya. ’’Pekan ini tuntas,’’ tambahnya. Sehingga, penyelenggara pemilu bisa segera bekerja karena sudah ada kepastian pendanaan. (byu/JPG)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *