Dewan Adat Keerom Minta Hargai Kesulungan

Laurens Borotian selaku Sekretaris Dewan Adat Keerom (dua dari kiri) didampingi Elias Amo perwakilan dewan adat Distrik Waris, Nickolaus Uriager selaku Ketua Dewan Persekutuan Masyarakat Adat Arso, Raymond May selaku Wakil Sekretaris 1 Dewan Adat Keerom memberikan keterangan soal komitmen  masyarakat adat dalam Pilkada 2021 nanti di Kotaraja, Selasa (5/11). (Gamel Cepos)

JAYAPURA – Pilkada serentak untuk 11 kabupaten di Papua akan dilakukan tahun 2020 nanti. Kabupaten Keerom sendiri termasuk dalam 11 kabupaten tersebut dan jauh-jauh hari masyarakat adat sudah memberi sinyal meminta agar masyarakat siapapun dia bisa menghargai hak kesulungan. Mereka meminta siapapun yang akan terpilih sebagai bupati nanti haruslah orang asli Keerom sendiri.

  “Pasca meninggalnya bupati Watae, kami harus akui jika pembangunan di Keerom khususnya yang bersentuhan dengan visi misi bupati keerom agak  terhenti dan kami ikut prihatin, sebab jika dianalogikan, Keerom ini ibarat pohon besar yang utuh, namun di dalamnya rapuh. Jika tetap terbiar maka akan jadi masalah baru,” kata Laurens Borotian selaku Sekretaris Dewan Adat Keerom didampingi Elias Amo perwakilan dewan adat Distrik Waris, Nickolaus Uriager selaku Ketua Dewan Persekutuan Masyarakat Adat Arso, Raymond May selaku Wakil Sekretaris 1 Dewan Adat Keerom di Kotaraja, Selasa (5/11).

   Dewan adat meminta masyarakat bisa menghormati keinginan mulia dari masyarakat adat yang menginginkan Keerom dipimpin oleh anak asli Keerom. “Berikan hak kesulungan itu kepada anak asli untuk mengurus dirinya sendiri. Biarkan anak Keerom bertarung sesama anak Keerom dan kami akan mendukung siapapun yang terpilih. Biarkan kami memimpin negeri sendiri.  Kami tidak menutup diri dengan masyarakat  dari luar yang ingin tinggal dan hidup di keerom tapi untuk satu ini kami minta dihormati,” tegas Laurens.

   Sementara Nickolaus Uriager selaku Ketua Dewan Persekutuan Masyarakat Adat Arso menambahkan bahwa meski soal ini tak diatur oleh undang-undang namun pihaknya memiliki komitmen bahwa yang maju harus anak asli. “Kami minta masyarakat memberi ruang kepada masyarakat adat untuk bisa merasa ikut bangga bahwa yang  memimpin Keerom adalah anak asli. Jangan jadikan Keerom sebagai daerah ujicoba. Orang Papua juga harus tahu diri, pimpinlah di daerah asal masing-masing. Ini diskriminasi tapi positif,” pungkasnya. (ade/tri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *