Eks Penegak Hukum Berpotensi Jadi Dewas KPK

Mahfud Sebut Masih Ada Harapan Presiden Keluarkan Perppu

JAKARTA, Jawa Pos – Protes yang dilayangkan masyarakat sipil terhadap pemberlakuan UU nomor 19 tahun 2019 yang diduga melemahkan KPK tidak membuat pemerintah mundur. Istana memastikan tetap menjalankan UU yang salah satunya mengamanatkan pembentukan Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

Juru Bicara Kepresidenan Fadjroel Rachman menyebut, pemerintah menghormati peraturan UU yang berlaku. Meski terjadi penolakan dan gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK), namun secara legal UU KPK sah dan berlaku. “Kalau ada putusan MK, baru disesuaikan,” ujarnya di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin (5/11).

Terkait pemilihan Dewas KPK, Fadjroel menyampaikan bahwa prosesnya masih berjalan. Saat ini, Presiden Jokowi dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno masih menjaring masukan berbagai pihak. Mulai ahli hukum, tokoh agama, sampai tokoh masyarakat. Dilibatkannya banyak unsur, diharapkan menghasilkan lima anggota Dewas KPK yang bisa diterima.

“Karena kan presiden berharap dewas ini betul-betul mewakili kepentingan dari semua pihak,” tuturnya. Terkait komposisi lima anggota Dewas KPK, Fadjroel menyebut akan beragam. Selain ahli hukum, ada tokoh masyarakat yang non hukum. Soal potensi mantan penegak hukum, pria yang juga menjabat Komisaris Utama Adhi Karya itu menyebut sangat mungkin.

“Sangat dimungkinkan. Kan kalau pensiun boleh dong masuk ke dalamnya. Tentu yang tidak aktif,” ujarnya. Lantas, apakah mantan Ketua KPK Antashari Azhar masuk? “Tidak disebutkan nama secara khusus,” jawab dia. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohmmad Mahfud MD menyampaikan, Dewas KPK harus dibentuk.

Itu sesuai dengan perintah dalam UU. ”Memang tanggal 18 Desember itu harus sudah ada dewas,” ujar Mahfud. Dia pun menyampaikan bahwa Dewas paling lambat harus sudah ada ketika pimpinan KPK terpilih dilantik. ”Itu (bunyi) undang-undangnya,” terang dia. Terkait nama-nama yang masuk bursa, dia enggan komentar.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu pun mengungkapkan bahwa pemilihan Dewas KPK sepenuhnya berada di tangan presiden. Dirinya tidak merekomendasikan. ”Nggak saya juga nggak memberi nama,” ujarnya. Lantas apakah kepastian akan dilantiknya dewas sekaligus memupus harapan terbitnya Perppu KPK? Menurut dia peluang masih ada.

Saat ini, presiden hanya ingin proses judicial review di MK tidak ditimpa dengan mengeluarkan Perppu KPK. ”Menurut presiden ya rasanya etika bernegara kurang. orang sudah judicial review terus kita timpali perppu,” jelas dia. ”Artinya apa, presiden itu belum memutuskan mengeluarkan perppu atau tidak mengeluarkan perppu,” tambahnya.

Dari pandangan Mahfud, kurang tepat menyebut presiden menolak mengeluarkan Perppu KPK. Yang tepat, lanjut dia, presiden menyatakan belum perlu mengeluarkan perppu tersebut. ”Saya sudah bicara dengan presiden. Biarlah diuji dulu di MK. Nanti sesudah MK, kami pelajari apa putusan MK itu memuaskan apa tidak,” beber dia.

Mahfud memastikan, nantinya putusan MK akan dievaluasi. ”Kalau perlu ya perppu kami lihat,” ujarnya. Dia juga menegaskan, sampai kemarin sikapnya masih sama. Sikap itu disampaikan kepada presiden sejak sebelum dilantik menjadi menteri. ”Saya mendukung perppu,” tegasnya. Namun demikian keptusan mengeluarkan perppu tetap ada pada presiden.

Sebagai menteri, Mahfud mengaku tidak mungkin memaksa. Walau ada yang berharap dirinya bisa mendorong presiden mengeluarkan Perppu KPK, dia tidak bisa berbuat banyak. ”Nggak ada gunanya berharap di saya. Wong saya bukan pemegang kewenangan,” ujar dia. Hanya, dia memastikan semua pandangan tentang perppu itu sudah disampaikan kepada presiden. (far/syn/JPG)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *