Mahasiswa Tolak Rencana Pemekaran Papua

Badan  Eksekutif Mahasiawa Universitas Cenderawasih saat melakukan jumpa per menolak pemekaran provinsi di wilayah Papua, Senin, (04/11). Noel/Cepos

JAYAPURA – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Cenderawasih (Uncen) menilai adanya pengakuan sekelompok kepala daerah di wilayah Tabi, Papua Tengah, Saireri dan Papua Selatan  dengan mengatasnamakan rakyat dan ingin memekarkan daerah otonomi baru (DOB) dinilai sangat keliru dan penuh kepentingan jabatan.

“Pemimpin daerah yang memberikan pernyataan terkait pembentukan daerah otonomi Provinsi Papua Tengah, Papua Selatan, Saireri dan Tabi kami lihat ini didalamnya adalah orang – orang yang disinyalit diperalat. Pemekaran ini  untuk menghancurkan orang Papua,” ungkap Ketua BEM Fakultas Hukum, Roko Kobogau di Kampus Uncen Perumnas  Tiga Waena, Senin, (4/11).

Ia mengatakan beberapa penyampaian pembentukan DOB sangat sepihak dan tidak melibatkan pelaku pembangunan yaitu masyarakat akar rumput yang didalamnya ada tokoh, masyarakat tokoh perempuan, adat gereja dan mahasiswa.

” Kami lihat tidak ada keterlibatan tokoh adat, tokoh agama, mahasiswa dan masyarakat akar rumput sama sekali, kemarin itu mereka pemimpin – Pemimpin ini yang sering berkompromi dengan pemerintah pusat dengan kepentingan jabatan mereka sepakat untuk meminta pemekaran provinsi, Kami lihat ini ambisi kekuasaan karena masa jabatan mereka mau berakhir,” katanya.

Dia juga mengatakan beberapa mereka yang mengklaim DOB adalah pejabat masa 2 periode seperti di wilayah Tabi, Papua Tengah dan beberapa wilayah lainnya sehingga terlihat jelas ada indikasi ambisi jabatan karena tidak mampu bersaing untuk tingkat Provinsi Papua.

” Kami lihat ini mereka sudah tidak ada kesempatan lagi di Provinsi Papua sini karena masalah partai dan juga kapasitas sehingga mereka berusaha untuk membuat provinsi baru dan Kami mahasiswa sebagai representative dari masyarakat itu sendiri kami dengan tegas menolak adanya daerah otonomi baru karena 2 provinsi ini saja masyarakat kita sudah tercerai berai apa lagi ditambah,” ujarnya.

Dia mengatakan mereka yang melakukan penandatanganan untuk pembentukan daerah otonomi baru seperti wilayah Tabi, Papua Tengah dan Saireri dalam masa kepemimpinan mereka saja tidak mampu meningkatkan taraf hidup orang asli Papua peningkatan ekonomi, hak politik di kursi legislatif belum lagi pendidikan dan kesehatan juga masalah lainnya.

“Di masa kepemimpinan mereka saja sudah tidak mampu apalagi mau pintu provinsi. Kami benar-benar menolak provinsi baru, Pejabat Papua stop korbankam rakyat Papua,” katanya.

Ketua BEM Fakultas Ilmu Sosial dan Pemerintaaan Demianus Sabu mengatakan

Provinsi Papua itu tidak bisa dimekarkan tanpa kesepakatan Masyarakat, MRP,  DPR, Gubernur bahkan tokoh adat, tidak bisa hanya kepentingan kepala daerah tertentu, karena hari ini pemekaran Papua Tengah, Provinsi Tabi,  Saireri dan Papua Selatan ini semua untuk siapa?

“Kami orang Papua jumlah kami semakin sedikit dan makin habis terus kalian (Kepala Daerah) bentuk provinsi Ini nanti untuk siapa sebenarnya? Jadi yang kami lihat dalam persetujuan pembentukan daerah otonomi baru ini tidak ada Keterlibatan Masyarakat mahasiswa tokoh adat gereja Jangan hanya kepentingan para pejabat. Kami jiga rencana pembentukan Provinsi Papua Selatan Bupati Merauke sendiri mengakui bahwa dia tidak tahu soal rencana Pembentukan provinsi hanya dari pemerintah pusat. Menurut kami ini sangat tidak masuk akal dan apa motif dibalik ini semua kami mahasiswa tolak tegas hal ini,” katanya.

Ia pun meminta pemerintah Pusat jangan seenaknya menetukan provinsi tanpa ada keterlibatan pemilik wilayah yaitu masyarakat.

“Kalau kita lihat dalam UU tahun 2004 nomor 23 dan Nomor 78 Tahun 2007 itu berbicara  pemekarkan bukan berdasarkan keputusan individu atau kelompok tapi harus dimekarkan karena kesepakatan tokoh masyarakat, tokoh Gereja, MRP,  DPR dan pemerintah di daerah tersebut,  tapi yang terjadi saat ini tidak ada maka, kami lihat yang dilakukan tidak sesuai prosedur ini ada kepentingan apa sehingga penambahan provinsi?  kami tolak semua. harusnya melihat jumlah masyarakat asli jika masyarakat asli sedikit ini di bangun untuk siapa,” katanya.

Sementara itu masih di tempat yang sama Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM)  Gabriel  Wanimbo mengatakan pemerintah tidak menyelesaikan inti persoalan di Papua tetapi mereka berusaha mengalihkan dengan memberikan pemekaran tanpa prosedur yang jelas ini sangat tidak etis dan penuh kepentingan.

“Masalah persoalan kasus pelanggaran HAM dan rasis sampai saat ini saja pemerintah tidak mampu menyelesaikan terus mereka berusaha mengalihkan masalah ini ke pemekaran, maka ketika dilakukan pemekaran provinsi di Papua saya kira ini sangat keliru karena tidak menyelesaikan masalah inti yang ada di Papua, maka para kepala daerah juga harus menyadari hal ini jangan terlalu ambisi jabatan, kami mahasiswa tolak pemekaran,” katanya, (oel).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *