800 Polisi Amankan Pelantikan

GLADI: Staf DPR Papua menyusun papan nama di meja masing-masing anggota DPRP pada proses gladi, Rabu (30/10) kemarin. Sebanyak 55 anggota DPRP akan dilantik hari ini. (Gamel/Cepos)

55 Anggota DPR Papua Akan Dijemput Pakai Bus

JAYAPURA- Sebanyak 800 personel gabungan Polda Papua dan Polres Jayapura Kota akan diturunkan untuk mengamankan pelantikan 55 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua di gedung DPR Papua, Kamis (31/10) hari ini.

Karo Ops Polda Papua, Kombes Pol. Gatot Hariwibowo mengatakan, selain melibatkan ratusan personel. Pihaknya juga akan menurunkan empat unit kendaraan taktis.

“Empat kendaraan taktis itu terdiri dua dari Brimob dan dua unit dari Sabhara Polda Papua,” ucap Gatot saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos melalui telepon selulernya, Rabu (30/10).

Secara terpisah Kapolres Jayapura Kota AKBP Gustav R Urbinas mengatakan Polres Jayapura Kota siap membackup Polda Papua dalam pengamanan pelantikan anggota DPRP, Kamis (31/10) hari ini.

“Anggota akan ditempatkan dalam gedung dan luar gedung. Tidak hanya itu, sisi utara dan selatan juga akan diamankan,” jelas Kapolres Gustav Urbinas.

Disinggung apakah ada kelompok masyarakat yang mengajukan izin demo saat pelantikan anggota DPRP, mantan Kapolres Jayapura ini mengaku dirinya belum menerima surat pemberitahuan terkait dengan adanya demo Kamis (31/10) hari ini.

“Yang jelas kami tidak  perbolehkan untuk kegiatan demo. Pelantikan anggota DPRP harus berjalan lancar tanpa ada potensi gangguan apapun,” tegasnya.

Aparat keamanan lanjut Kapolres akan melakukan pengamanan dan bertindak tegas. Ia juga mengimbau masyarakat untuk mendukung agenda pelantikan DPRP. Sehingga kegiatan dapat  berlangsung sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

Sementara itu, DPR Papua tak mau terlalu berpolemik soal waktu pelantikan. Meski 14 kursi dari jalur pengangkatan tak bisa ikut dilantik dan masih menjadi pertanyaan publik soal Perdasus Nomor 6 ayat (2) tahun 2014 tentang keanggotaan DPR Papua, proses pelantikan 55 anggota DPR Papua tetap akan dilakukan hari ini pukul 10.00 WIT. Itu dikuatkan dengan proses gladi bersih yang dilakukan anggota yang terpilih, sore kemarin.

Gladi ini mengatur proses pelantikan yang akan dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Papua. Yang terlihat kemarin satu persatu anggota duduk berjejer kemudan dipanggil ke tengah dan berdiri sesuai urutan.

Setelah itu dilakukan pengambilan sumpah/janji jabatan dan anggota dewan yang telah diambil sumpah/janjinya kembali duduk ke tempatnya. Proses pelantikan dipastikan akan berjalan formal atau resmi tanpa sesuatu yang unik atau berbeda. Tak banyak perubahan dan tamu yang akan hadir salah satunya adalah Dirjen OTDA Kemendagri. “Karena ini resmi jadi tidak ada yang berbeda. Semua sama seperti pelantikan sebelumnya. Tidak boleh aneh-aneh,” jelas Sekretaris Dewan (Sekwan) DPR Papua, Dr. Juliana J. Waromi, SE., M.Si., kepada awak media, kemarin.

Bahkan jumlah orang yang akan menghadiri acara pelantikan ini juga tidak bisa terlalu banyak. Yang boleh masuk menurutnya hanya mereka yang menerima undangan. “Kira-kira 500 oranglah. Sebab ruangan juga terbatas dan selain Dirjend kemungkinan ada beberapa anggota DPR RI yang juga akan hadir,” lanjut Sekwan Juliana.

Proses gladi bersih berjalan lancar meski terlihat banyak yang bingung mengingat kursi yang disebut oleh panitia belum tersusun rapi. Alhasil ada yang memilih duduk di kursi tamu undangan sambil menunggu panggilan.

Sedikit menarik, sebab saat Pileg kemarin calon anggota DPRP ini berjuang untuk mendapatkan kursi dan setelah terpilih atau lolos masih bingung mencari kursinya.

Terlihat wajah-wajah lama, ada juga yang pindah partai maupun wajah baru. Para anggota yang hadir ada yang datang dengan jas, kemeja putih bahkan baju rumahan. Dan untuk memudahkan 55 anggota ini berkoordinasi serta tepat waktu, seluruhnya akan ditampung di Hotel Horison Jayapura dan paginya atau setengah jam sebelum pelantikan para calon anggota DPRP ini akan dijemput menggunakan mobil menuju kantor DPRP.

Disinggung soal besaran anggaran untuk pelantikan ini Sekwan Juliana Waromi menyampaikan bahwa karena acaranya hanya pelantikan dan tidak terlalu lama maka biaya yang dianggarkan tak jauh berbeda dengan sidang paripurna biasanya.

“Kalau sidang paripurna biasanya kami anggarkan Rp 75 juta sehingga kami pikir ini juga tidak jauh berbeda. Memang lebih besar tapi hanya naik sedikit,” kata Yuliana.

“Kan ada Muspida, ada keluarga anggota DPRP dan tamu undangan lainnya sehingga sudah pasti di atas Rp 75 juta,” sambungnya. (fia/ade/nat)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *