Pemerintah Harus Bangun Pos Terpadu di Perbatasan

Kombes Pol Bambang Karyanto (Elfira/Cepos)

Jika Tak Ingin Penyelundupan Ganja Marak

JAYAPURA-Direktorat Polda Papua mendorong pemerintah daerah segera membangun Pos Terpadu di perbatasan Vanimo PNG-Skow Jayapura. Fungsinya agar lebih maksimal dalam melakukan pengawasan terhadap lalu lintas orang melalui jalur laut.

Pembangunan Pos Terpadu tersebut tidak terlepas dari maraknya penyelundupan kasus ganja yang berasal dari PNG masuk ke wilayah Jayapura-Indonesia, selain itu terkait dengan illegal entry.

Dir Pol Air Polda Papua Kombes Pol Bambang Karyanto menjelaskan, perlu dipahami karakteristik wilayah perairan Jayapura berbatasan langsung dengan PNG. Sehingga jalur laut merupakan salah satu  sarana yang “memungkinkan” bagi mereka  untuk melakukan upaya-upaya yang salah satunya masalah penyelundupan.

“Bagi kita khususnya aparat keamanan sudah berupaya untuk melakukan langkah-langkah  antisipasi, salah satunya kita juga melakukan kegiatan patroli dengan fokus ke daerah-daerah yang rawan,” ucap Bambang saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos melalui telfon selulernya, Rabu (22/10).

Untuk menangkal penyelundupan ganja ini, di daerah rawan pihaknya menempakan anggota  untuk lebih intens melakukan  pengawasan. Hanya memang peluang untuk lolos itu masih bisa terjadi  karena Pantai di papua khususnya di Jayapura dan sekitarnya  memungkinkan didatangi kapal-kapal dalam ukuran kecil seperrti longboat. “Mereka ini juga kerap menggunakan cara cara baru  agar tidak terdeteksi saat berlayar di laut,” kata Bambang.

Dirinya berharap, kedepan pemerintah daerah bisa segera merealisasikan pembangunan Pos Terpadu. Dimana di Pos Terpadu tersebut akan ditempatkan berbagai instansi untuk melakukan pengawasan jalur laut.

“Dengan adanya pos kita lebih mudah untuk melakukan  pengawasan, khsusunya  terhadap masyarakat  yang  beraktivitas dan akan menggunakan jalur laut sebagai sarana transportasi  mereka,” ungkapnya.

Dari data Direktorat Pol Air Polda Papua, sepanjang tahun 2019  sebanyak delapan aksus yang ditangani terkait masalah ganja melalui jalur laut. Selain itu terkait illegal entry.  Alasan tersebutlah yang membuat pihak Kepolisian mendorong adanya pembangunan Pos Terpadu tersebut, agar mudah melakukan pengawasan.

“Kami juga menangkap beberapa kasus terkait masalah ilegal entry, ada beberapa warga PNG yang masuk ke wilayah Jayapura-Indonesia yang tidak dilengkapi dokumen,” pungkasnya. (fia/wen)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *