Saatnya Masyarakat Adat Mandiri

Bupati Jayapura Mathius awoitauw E SE MSi saat membuka acara diskusi dan seminar dalam rangka memperingati hari kebangkitan adat di Kabupaten Jayapura yang dilaksanakan di Hotel Sumi Sentani Senin (21/10). (Robert Mboik Cepos)

SENTANI- Dalam rangka memperingati hari ulang tahun kebangkitan masyarakat adat di Kabupaten Jayapura yang akan diperingati pada tanggal 24 Oktober mendatang. Pemerintah Daerah bersama masyarakat adat menyelenggarakan kegiatan seminar dan diskusi sehari mengenai eksistensi kampung adat di Kabupaten Jayapura.

Bupati Jayapura Mathius Awoitauw mengatakan,  sehubungan dengan itu pemerintah hadir untuk memberikan pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat, hak untuk mendapatkan keadilan, hak untuk mendapatkan kehidupan yang sejahtera dengan mengelola tanah dan sumber daya alam yang ada sebagai warisan yang diberikan tuhan terhadap masyarakat adat.

“Masyarakat adat, tanah dan sumber daya alam merupakan satu kesatuan yang harus diberdayakan dan dikelola dengan baik dan benar untuk mendatangkan kesejahteraan kepada masyarakat adat itu sendiri,” kata Bupati Mathius Awoitauw kepada wartawan disela-sela kegiatan itu berlangsung, Senin (21/10).

Menurutnya kehadiran negara adalah untuk mengakui, melindungi dan memberdayakan masyarakat adat, tanah dan sumber daya alamnya. Tetapi pada kenyataannya hal tersebut belum sepenuhnya berjalan dengan baik.

Menurutnya, kebangkitan adat dan juga pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah ke tingkat distrik sesungguhnya menjadi makna dari hadirnya undang-undang otonomi khusus di Papua.

Karena undang-undang otsus itu tidak sekedar merubah nama dari desa menjadi kampung dan dari kecamatan menjadi distrik. Tetapi harus diberikan bobot yang sesungguhnya.  Lanjut dia sebenarnya kampung adat itu sudah mempunyai sistem pemerintahannya sendiri. Karena sudah ada kelembagaan, kepemimpinannya, pembagian tugas dan strukturnya.

“Tinggal itu saja ditambahkan kalau itu masih kurang. Bahwa diuraian tugas itu bisa ditambahkan fungsi-fungsi itu. Kemudian perlu ditingkatkan kapasitasnya, supaya benar-benar sistem pemerintahan yang ada saat ini bisa menjadi sarana untuk kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.

Sementara itu, Koordinator Dewan Adat Kabupaten Jayapura, Daniel Toto mengatakan kebangkitan adat yang telah dicanangkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Jayapura bersama masyarakat adat di Kabupaten Jayapura sejak 2013 lalu menjadi titik awal kebangkitan ekonomi masyarakat adat.  Sehubungan dengan itu ada beberapa hal yang perlu dibenahi dalam kaitannya eksistensi kampung adat di Kabupaten Jayapura, pertama bagaimana masyarakat adat ini bisa menata ekonominya. Dengan begitu masyarakat adat tidak lagi tergantung terhadap dana yang diberikan oleh pemerintah.(roy/gin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *