Akui Belum Puas, Masyarakat Adat Mamta Datangi Dishut

Aliansi Masyarakat Adat Pemilik Hutan Adat wilayah Mamberamo Tami (Mamta) mengadakan Jumpa pers di Sekertariat dewan adat Papua di Kamkey usai unjukrasa di dinas kehutanan Provinsi Papua, Senin (21/10). (Takim/Cepos)

JAYAPURA – Aliansi Masyarakat Adat Pemilik Hutan Adat wilayah Mamberamo Tami (Mamta) mengadakan aksi unjuk rasa di Dinas Kehutanan Provinsi Papua, dengan tujuan mempertanyakan izin Hak Pengusaha Hutan (HPH) dan pengelolaan hutan yang dikeluarkan di Provinsi Papua.

Ketua Aliansi Masyarakat Adat Pemilik Hutan Adat wilayah Mamberamo Tami, Robertus Urumban mengakui bahwa pada dasarnya pihaknya mengakui ada ketidak puasan terhadap sistem pengelolaan hutan adat.

“Kami mempertanyakan kenapa negara lebih cenderung menjaga HPH dari pada beri ruang kelola bagi masyarakat kecil yang mana sebelum negara ini ada masyarakat dengan tanah adatnya sudah ada,”ujar Robertus ke awak media saat jumap pers usai unjuk rasa ke Dinas kehutanan, Senin (21/10).

Dimana Ada 5 tuntutan yang ditujukan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Papua yakni, program pengelolaan hutan masyarakat hukum adat atau pemanfaatan kawasan hutan masyarakat hukum adat yang dianggarkan dalam DPA setiap tahunnya, untuk pengembangan industri kayu rakyat dan peningkatan kapasitas masyarakat hukum adat melalui pelatihan, maupun tenaga skiller pengangkutan kayu bulat, kayu olahan dan sebagainya.

Kata Robertus, hal ini menimbulkan rasa kekecewaan besar bagi masyarakat hukum adat, sebab mereka hidup suda turun temurun namun pemerintah dalam hal ini Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua tidak pernah memberikan runag untuk dikelolah masyarakat adat yang seharusnya hak dasar atas masyarakat adat diwilayah tersebut.

Pihaknya juga meminta kejelasan terkait standar norma pengeolahan hutan kayu yang diakuinya sudah berkali-kali melakukan dorongan untuk diterbitkan baik di Pmerintah daerah maupun pusat.

“Sampai saat ini kami masih menunggu supaya masyarakat adat bisa mengelolah hutannya masing-masing, jangan sampai jadi penonton diatas kekayaan alam sendiri,”paparnya.

Padahal dari berbagai aspek salah satunya adalah Otonomi Khusus yang biasa disebut Otsus yang juga membicarakan ekonomi masyarakat Papua baginya tidak memerikan dampak atau pengaruh yang bisa mengarah kepada kebutuhan atau khususan masyarakat Papua tersebut. “kenapa dari adanya otsus dan perda yang lainya tersebut sepertinya tidsak ada keseriusan juga salah satunya belum terbitnya izin masyarakat adat untuk kelola hutan adat pada hal suda cukup lama,”tuturnya.

Kabid Pengelolaan Hutan di Dinas Kehutanan Papua, Yan R. Pugu menyebutkan pihaknya telah mendorong perizinan untuk masyarakat adat sejak 2010, melalui perdasus nomor 21 tentang pengelolaan hutan berkelanjutan di Papua yang dijabarkan dalam Pergub nomor 13 tentang izin usaha pemanfaatan kayu masyarakat hukum adat.

“Kata Pugu, saat ini hal tersebut masi dalam proses mekanisme perizinan  yang posisinya tingal menunggu keputusan dari kementrian. “Tentu kami akan terus berupaya untuk selalu mendorong yang menjadi tuntutan masyarak tersebut sampai  kementrian memberikan jawaban,”paparnya.(kim/wen)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *