Jadi Pukulan Telak bagi Aktivis Papua Merdeka

JAYAPURA – Indonesia yang akhirnya menjadi anggota komisi dewan HAM PBB di tahun 2019 cukup mengejutkan publik di Indonesia khususnya Papua. Ini juga menjadi pukulan telak bagi aktivis Papua merdeka yang selama ini terus berjuang mencari simpati dan dukungan dari dunia internasional. Menjadi dewan komisi HAM ini bukan pertama kali dimana menurut pengamat sosial politik Universitas Cenderawasih,  Marinus Yaung, Indonesia pernah mencatat hal serupa tahun 2005-2007  dan kini tahun 2019.

“Ini sesuatu yang menarik karena sebelumnya ada upaya untuk membangun citra yang buruk oleh ULMWP dan Veronika Koman bahwa Indonesia adalah negara pelanggaran HAM. Mereka terus mengkampanyekan citra ini tak hanya di PBB tetapi juga negara-negara internasional,” kata Yaung pekan kemarin. Namun di tengah kampanye itu ternyata tidak mampu menghalangi atau menggagalkan Indonesia terpilih menjadi anggota Komisi Dewan HAM PBB periode tahun 2020-2022. Ini secara otomatis dimata komunitas Internasional Indonesia mampu dalam pemenuhan dan merekatkan HAM seluruh Indonesia khususnya di Papua.

“Ini pandangan masyarakat internasional karenanya mayoritas 174 suara dalam sidang PBB Indonesia mendukung atau menyetujui Indonesia masuk dalam anggota Komisi HAM PBB. Ini juga mengalahkan dua negara pesaing utamanya yaitu Korea Selatan dan Jepang,” bebernya. Perlu diketahui bahwa baik Korea Selatan dan Jepang merupakan negara yang sangat maju dalam penegakan HAM. Selain itu sistem demokrasinya terus berkembang. Lalu mengapa Indonesia bisa meyakinkan negara-negara internasional. Ini kata Yaung karena Indonesia mampu membangun citra yang baik soal bagaimana penanganan dan menghormati HAM  itu sendiri hingga diakui negara-negara internasional.

“Saya mau katakan bahwa keberhasilan Indonesia adalah kegagalan kampanye ULMWP dan Veronika Koman ini. Itu  telak sekali sehingga jangan lagi ada upaya untuk memprovokasi, kasihan banyak orang di  Papua yang jadi korban,” jelasnya. Dari realita ini ia juga menghimbau agar para mahasiswa khususnya yang baru kembali ke Papua melihat realita sesungguhnya apakah benar perjuangan Papua meminta pertanggungjawaban negara atas HAM di Papua dan isu HAM sebagai pintu masuk untuk kepentingan politik Papua merdeka itu mendapat respon yang baik dari dunia internasional?.

“Ternyata itu gagal total dan mahasiswa perlu melihat kondisi ini sebagai pelajaran bahwa dunia sedang berubah. Pertimbangan ekonomi dan pembangunan  lebih dikedepankan dibanding pertimbangan kemanusiaan dan HAM sebab ada banyak kasus pelanggaran HAM di Indonesia dan banyak negara tak menjadi pertimbangan utama dalam sidang umum PBB,” jelasnya. Mahasiswa lanjutnya harus kembali belajar bersungguh-sungguh agar Papua bisa berubah di tangan mereka sendiri satu saat nanti. Jangan sia-siakan kesempatan belajar mereka sebab dari kegagalan diplomasi ULMWP dan Veronika Koman ini membuat para aktivis Papua merdeka sudah kalah langkah sehingga harus persiapkan diri lebih baik untuk diri sendiri maupun Papua nanti.

“Masa depan kita bukan ditentukan oleh ULMWP, negara Vanuatu, Solomon atau Veronika Koman. Masa depan ini kita yang tentukan sendiri. Kita sedang berhadapan dengan situasi global dimana siapa tidak bisa menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi maka ia akan menjadi budak. Ini nasehat saya, coba berfikir dan bertanya kembali dengan melihat kondisi dunia saat ini,” pungkasnya. (ade/wen)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *