Tak Ada Landasan Hukum Ketua DPRP Harus OAP

JAYAPURA  – DPR Papua diingatkan untuk tidak  mengambil kebijakan yang salah dan akhirnya salah langkah terkait posisi pimpinan DPR Papua. Saat ini tak ada aturan hukum  yang menjelaskan soal kriteria atau kategori siapa saja  yang layak memimpin lembaga DPRP. Kalaupun berbentuk tata tertib maka hal tersebut dianggap bertentangan dengan undang-undang. Yang digunakan saat ini adalah undang-undang tentang Pemilu.

Karenanya jika tak ada aral, nama Jhonny Banua Rouw dipastikan akan melenggang memimpin DPRP dan mencatat sejarah bagi Partai Nasdem Papua. “Seluruh DPR secara nasional tak ada yang mengatur seperti itu. Tak ada yang mengatur kriteria seperti siapa yang boleh menjadi pemimpin. Jadi jika ada suara yang mengatakan bahwa kursi ketua DPR untuk orang asli Papua maka itu tak ada dasar hukumnya, yang mengatur adalah undang-undang tentang Pemilu sehingga kita tetap mengacu pada aturan itu,” kata pengamat sosial politik Universitas Cenderawasih, Marinus Yaung, Rabu (16/10).

Selain itu sudara Jhonny Banua dianggap sudah memenuhi ketentuan  yang dinginkan partainya yang sifatnya nasionalis. Yaung berpendapat meski bukan orang asli Papua, ada baik juga karena secara tidak langsung akan memperkuat DPRP dalam proses chek and balance terkait pemerintahan lokal. Yaung menyebut selama ini pengawasan tingkat lokal bisa dibilang minim bahkan terkesan DPRP justru bagian dari eksekutif. Nah Jhonny Banua diharapkan bisa mengembalikan marwah DPRP sebagai lembaga yang mengawasi eksekutif dengan benar.

“Jika eksekutif salah harus ditegur. Ini juga untuk wajah demokrasi lokal di Papua. Selama ini demokrasi kesukuan cukup kuat dan kita harus akui itu. Selama ini koreksi lembaga DPRP terhadap eksekutif sangat lemah, dan itu karena adanya demokrasi kesukuan nah dengan adanya orang baru maka dengan sendirinya marwah demokrasi bisa dikembalikan,” katanya. Ini yang kata Yaung menjadi keuntungan bagi masyarakat nantinya. “Jadi saya meyakini marwah ini bisa dikembaliknya dan jangan bertahan dengan tatib. Apapun tatibnya tak boleh bertentangan dengan undang-undang di atasnya. Toh sifat tatib hanya mengkoordinir,” sambungnya.

Ia berpendapat karakter Banua tidak buruk dalam memposisikan diri sebagai wakil rakyat. Ia dikatakan tidak pernah mengambil perjalanan dinasnya keluar negeri dan lebih memilih menggunakan uang dinasnya untuk konstituennya. “Saya pikir ini seorang figur yang bisa memberi contoh dan teladan bagi anggota lainnya nanti,” jelasnya. Senada disampaikan dosen Fakultas Hukum, Ferry Kareth SH MH yang membenarkan bahwa tak ada regulasi atau aturan yang mengatur mewajibkan harus orang asli Papua.

“Ketua DPR harus orang asli Papua dasar hukumnya dimana. Yang kayak begini harusnya dibicarakan dan disiapkan regulasinya kemudian diperjuangkan ke pemerintah pusat oleh legislatif dan ekskeutif apakah bisa  disetujui atau tidak, bukan langsung mengatakan tidak bisa,” sindirnya. Ia membenarkan jika itu berlaku untuk guberur dan wakil gubernur. “Itu hanya untuk gubernur dan wakilnya,” tegasnya. (ade/wen)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *