27 Tersanga Kerusuhan Jayapura Diserahkan ke Kejaksaan

Beberapa tersangka kasus kerusuhan Jayapura dengan kondisi tangan diborgol memasuki mobil tahanan Polda Papua, Rabu (16/10). (Elfira/Cepos)

JAYAPURA- Dengan kondisi tangan diborgol, 27 tersangka kasus kerusuhan di Kota Jayapura yang terjadi pada 29 Agustus, satu persatu masuk ke dalam mobil tahanan milik Polda Papua yang selanjutnya menuju ke Kejaksaan Tinggi Papua.

Rabu (16/10), penyidik Dit Reskrimum Polda Papua menyerahkan 27 tersangka  dan barang bukti kasus kerusuhan di Kota Jayapura diserahkan ke Kejaksaan Tinggi Papua.

Tahap II dilaksanakan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan Tinggi Papua. Penetapan tersebut sesuai dengan Surat dari Kejaksaan Tinggi Papua Nomor B – 208/R.1.4/Eku.1/10/2019 tanggal 7 Oktober 2019.

Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol AM Kamal mengatakan, pihak kepolisian telah melakukan menyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) ke Kejaksaan Tinggi Papua. Dengan penyerahan tahap dua tersebut, maka 27 tersangka segera menjalani proses persidangan atas kasus hukum yang menjeratnya.

“27 tersangka tersebut sebelumnya ditahan di Rumah Tahanan Mapolda Papua untuk dilakukan proses hukum oleh penyidik Dit Reskrimum Polda Papua pasca aksi demo berujung keributan pada 29 Agustus 2019,” terangnya.

Dimana para tersangka tersebut lanjut Kamal melakukan pengerusakan dan pembakaran fasilitas pemerintah, fasilitas umum dan fasilitas pribadi lainnya dan melakukan Tindak Pidana Pencurian dan kekerasan serta perbuatan berlanjut atau melakukan kejahatan lebih dari satu sebagaimana dimaksud dalam, Pasal 160 KUHP, pasal 170 KUHP dan Pasal 365 KUHP dan Pasal 64 KUHP dan UU Darurat No 12 Tahun 1951.

Adapun Identitas tersangka yang telah dinyatakan lengkap sebagai berikut DH, RW, DK, IH, YMM, JW, EH, MA, AT, YL, ALM, AA, RT, PW, FE, PK, PM, FY, YA, YW, MH, OH, RR, LB, LN, WW, YPS. Kepada para tersangka dijerat dengan pasal 160 KUHP dan Pasal 170 KUHP dan Pasal 365 KUHP dan pasal 64 KUHP dan UU Darurat No 12 Tahun 1951.

Sementara itu, tim Koalisi Bantuan Hukum dan HAM Papua mengaku kesulitan mendapat informasi dan kondisi klien mereka yang penahanannya dipindahkan ke Kalimantan Timur.  Untuk itu, Koalisi Bantuan Hukum dan HAM Papua berencana ke Kalimantan Timur dalam waktu dekat.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua, Emanuel Gobay mewakili Koalisi Bantuan Hukum dan HAM Papua mengatakan  Koalisi Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua akan menuju ke Kalimantan Timur untuk memastikan kondisi 7 tersangka dugaan makar yang dipindahkan dari tanahan Kepolisian Daerah Papua pada 4 Oktober 2019.

Kata Gobay ketujuh tersangka kasus dugaan makar yang dipindahkan ke Kalimantan Timur pada 4 Oktober lalu  yaitu Buchtar Tabuni, Agus Kosay, Fery Kombo, Alexander Gobay, Steven Itlai, Hengki Hilapok dan Irwanus Uropmabin.

Gobay menyayangkan sikap Polda Papua yang  terus saja melakukan diskrimanasi dalam penegakan hukum dengan pasal makar bagi para aktivis.

“Kami sudah pernah sampaikan sejak  awal bahwa  ini bagian dari kriminalisasi pasal makar. Faktanya, perbuatan tujuh tersangka tidak menjurus pada unsur-unsur yang diatur dalam 106 atau 110 KUHP. Selain itu, setelah aksi demonstrasi di Kota Jayapura beberapa waktu lalu hingga kini, negara belum bubar dan  tidak ada yang merdeka,” ujarnya,  Rabu (16/10).

Dikatakan, dari penjelasan Komnas HAM RI yang menyatakan telah meminta enam tersangka makar masalah Papua yang tengah ditahan di Jakarta segera bebaskan. Gobay menyatakan koalisi ingin tujuh tersangka makar yang kini ditahan di Kalimantan Timur juga dibebaskan.

Dirinya menilai, hal ini menunjukkan jika pasal makar kembali dipakai untuk membungkam kebebasan berekspresi di Papua. Padahal model pembungkapan seperti itu merupakan salah satu dalil yang dipakai para advokat beberapa waktu lalu melakukan judicial review pasal makar di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Belum lewat satu tahun dari keputusan judicial review pasal makar, sudah ada korban lagi. Di Papua, pasal makar kini digunakan penyidik membungkam atau mengkriminalisasi aktivis HAM dan aktivis mahasiswa,” ucapnya.

Gobay menyatakan koalisi juga tengah menimbang sejumlah kemungkinan untuk bisa melanjutkan pendampingan hukum bagi ketujuh tersangka dugaan makar itu.

“Menyangkut pemenuhan hak bantuan hukum, kami akan pikirkan. Apakah bekerja sama dengan advokat di Kalimantan Timur atau bagaimana. Ada beberapa rekan advokat di sana yang siap menjadi kuasa hukum mendampingi ketujuh orang itu,” tambahnya. (fia/oel/nat)

(fia)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *