Evaluasi Dana Otsus Harus dan Segera

JAYAPURA-Rencana Presiden Joko Widodo melakukan evaluasi maupun mengaudit penggunaan anggaran selama pelaksanaan otonomi khusus (Otsus) sejak 2002 menjadi satu agenda yang diprediksi bisa memperbaiki Otsus.

Terkait evaluasi penggunaan dana ini  dianggap perlu dan kalau bisa segera dilakukan. “Saya pikir evaluasi itu penting sehingga hal apa saja di tahap pertama sejak 2002 lalu hingga saat ini bisa dilihat apa saja yang sudah dihasilkan,” kata  salah satu akademisi Uncen, Ferry Kareth melalui ponselnya, Senin (14/10).

Ia menyatakan evaluasi penggunaan dana selama Otsus harus dilakukan. Itu penting untuk gambaran Otsus berikutnya jika dilakukan amandemen. Otsus menurut dosen yang juga menjadi anggota penggagas lahirnya Otsus ini harusnya bisa mensejahterakan masyarakat. Mengingat Otsus bukan jatuh dari langit tapi menjadi jalan tengah dari pemerintah pusat untuk meredam isu merdeka  ketika itu. “Ini yang harus dipahami. Otsus lahir dari bentuk protes memisahkan diri ketika itu dan itu masyarakat yang bersuara,” bebernya.

Ia menyarankan evaluasi perlu segera dilakukan dengan melibatkan para pihak yang berkompeten.  “Ya bisa dari mana saja yang penting berkompeten termasuk LSM untuk melihat secara objektif apa saja yang sudah dihasilkan dan ini harus diumumkan ke publik hasilnya seperti apa,” imbuhnya.

Ferry juga menyinggung jika bicara amandemen Undang-Undang Otsus maka harus memiliki cara pemahaman yang sama. Misalnya, pasal mana yang dianggap penting. Jika selama ini ada yang belum dimasukkan ya itu dimasukkan. “Jika ada revisi UU Otsus jika itu dilakukan maka hal lain bisa dilakukan semisal bupati dan wakil juga orang asli Papua. Tapi semua harus ada dasar, jangan bicara tanpa dasar,” pungkasnya.

   Dukungan lainnya disampaikan salah satu anggota Badan Anggaran DPRP, Boy Dawir yang menyampaikan bahwa dana Otsus tak hanya di provinsi namun juga di kabupaten dan kota. Untuk itu, jika evaluasi perlu dilaksanakan oleh pemerintah pusat maka sangat baik. Hanya saja evaluasi jangan hanya di kantor-kantor tapi sebisa mungkin dilihat ke kabupaten dan kota, apakah betul berjalan atau tidak.

Boy mengambil contoh kecil terkait audit atau evaluasi. Ia menyiinggung soal adanya program prospek tahun 2017 dengan nominal sekitar Rp 26 miliar yang tidak diketahui statusnya. “Ini uangnya  nyata sudah ditransfer namun uangnya dikatakan hilang dan tidak ada langkah hukum yang dilakukan. Itu terjadi di Biak dan semua pejabat cuci tangan. Itu uang untuk rakyat dan harus dipertanggungjawabkan. Ini bagian dari masukan,” bebernya.

Ia khawatir bila gelontoran triliunan yang masuk ke Papua masih belum bisa meyakinkan masyarakat bahwa negara itu ada. Bila  kalimat sejahtera masih dianggap jauh  tentunya bisa membuat masyarakat tidak respek.

“Saya pikir sangat itu sangat baik (evaluasi) jika mau dilakukan. Tapi evaluasi jangan hanya mengambil spot speerti yang dilakukan BPK. Dari 1000 kegiatan mungkin hanya 20-30 kegiatan dan sisanya ini bagaimana?. Lalu memberi opini WTP kepada pemda kabupaten dan kota termasuk provinsi namun masih bisa dipertanyakan. Jadi jika istana mau serius mari buka saja,” sarannya.

“Kami pikir lebih cepat lebih baik agar citra pemerintah tetap baik. Kalau mengatakan Otsus gagal tanyakan itu di tangan siapa jangan sampai ada oknum pemerintah yang justru gagal dalam pengelolaan dana Otsus dan negara yang disalahkan.  Untuk timnya kami pikir kembali ke istana siapa saja yang mau dilibatkan tapi kami sangat mendukung niat ini,” pungkasnya. (ade/nat)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *