Presiden Apresiasi Perjuangan Partai Papua Bersatu

Ketum PPB, Krisman Dedi Awi Janui Fonataba berfoto bersama Sekjend PPB Darius Nawipa di depan ruang sidang Mahkamah Konstitusi, Senin (7/10).

JAYAPURA – Jika tak ada aral melintang, Papua tak berapa lama lagi akan memiliki satu partai politik lokal. Gugatan perkara nomor 41/PUU-XVII/2019 terkait pengujian undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus dengan agenda mendengarkan keterangan DPR dan presiden. Pada sidang ketiga ini Presiden Joko Widodo dalam jawaban yang disampaikan Kabiro Hukum Kemendagri, Ergani Ahmad menilai bahwa pendirian partai politik lokal yang diajukan Partai Papua Bersatu (PPB) merupakan pengejawantahan dari hak asasi warga negara yang dilindungi konstitusi yaitu kebebasan berkumpul, berserikat dan mengeluarkan pendapat.

Karenanya wajib diberi ruang oleh peraturan perundang-undangan di bawahnya termasuk UU Nomor 21 tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 35 tahun 2008 sesuai dengan filosofis negara Pancasila serta sejalan dengan tujuan bernegara yakni meningkatkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Lalu poin lainnya disebutkan karena Papua memiliki Otsus maka partai politik yang dimaksud adalah partai politik lokal. Selain karena basis dukungannya mengandalkan dukungan semata-mata wilayah Papua utamanya berlandaskan hukum bersifat khusus sesuai dengan prinsup lex specialis derogat legi generali.

Namun disini Ergani menyatakan hak konstitusi pemohon sama sekali tidak dirugikan oleh pasal yang dipersoalkan mengingat warga di Papua tetap bisa menyalurkan hak politiknya seperti Pemilu sebelumnya. “Jadi dari hasil sidang ketiga kemarin jawaban presiden melalui Kemendagri seperti itu. Hanya pihak DPR tidak hadir karena masih sibuk,” kata Krisman Dedi Awi Janui Fonataba selaku Ketua Umum PPB melalui ponselnya. Perihal lainnya lanjut Krisman, Hakim Konstitusi, Saldi Isra menilai pemerintah belum menjelaskan latar belakang penyusunan pasal 28 ayat (1) dan (2) UU Otsus.

“Makna Parpol diminta diperjelas sebab selama ini masih multi tafsir apakah Parpol Lokal atau seperti apa,” jelas Krisman. Dan sejalan dengan penetapan Perdasus pengangkatan 14 kursi DPR Papua, Pemprov dan DPRP perlu melihat baik Bab V pasal 6 ayat 2 dimana DPR dipilih dan diangkat lewat undang-undang Otsus. Pasalnya dengan gugatan uji materi UU Otsus Papua menunjukkan bahwa Bab dan pasal tersebut masih menjadi multitafsir. “Kami tunggu sidang berikutnya,” jelas Krisman. Sidang keempat dijadwalkan pada 16 Oktober dengan agenda meminta keterangan 3 saksi ahli. (ade)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *