Keluarga Aktivis KNPB dan ULMWP Minta Polda Pulangkan 7 Tahanan yang Dikirim ke Kaltim  

Keluargga Aktifis KNPB dan ULMWP saat memberikan keterangan pers di Jayapura, Minggu, (6/10). ( Noel/cepos)

Jayapura – Rasa khawatir bercampur putus asa, menghantui keluarga juga istri dari beberapa aktivis KNPB dan ULMWP setelah mendengar keluarga mereka harus dipindahkan terpaksa tanpa alasan yang jelas oleh pihak keamanan menuju Kalimantan Timur (Kaltim) jauh dari tempat tingal dan keluargga mereka Di Papua.
Keluarga para aktivis dari kedua organisasi yang pro Papua Medeka ini menyayangkan sikap kepolisian Daerah Papua melakukan pemindaan tuiuh aktivis tahanan Polda dengan alasan yang tidak masuk diakal dan sangat sepihak tanpa mementingkan kebatinan keluargga yang ditingalkan.
Istri dari Agus Kosai, Anike Kemohi kepada awak media meminta kepada Polda Papua untuk mengembalikan suaminya ke Papua karena menurutnya Papua dengan banyak angota kepolisian yang mencapai ribuan seharusnya mereka tidak perlu khawatir soal keamanan untuk dilakukan sidang di Papua.
“Saya minta suami saya dipulangkan ke Papua dan kami keluargga mendesak mereka harus di pulangkan ke tanah air,” katanya kepada media di Jayapura, Minggu, (6/10).
Dengan sedikit menundukkan kepala ia berupaya menjelaskan bahwa sebelum mereka dipindahkan ke Kaltim pihaknya merasa kepolisian telah membatasi keluargga dengan merahasiakan pemindaan ini dengan berbagai alasan dan trik yang menurut merekat tidak perlu dilakukan oleh parat kepada keluarga korban.
Ia menjelaskan, sempat ia ingin antar makanan ke Makobrimob dari keluargga, tapi ada anggota di Makobrimob menyampaikan di ruang tahanan tidak ada orang, maka dengan rasa penasaran pihaknya ke Polda tapi ada pengacara menelpon merekan bahwa para tahanan sudah dipindahkan. Hal ini sempat membuat shok dirinya dan keluarga karena terkesan dirahasiaakan.
“Kami kaget, dan stres, sampai hampir pinsan saat itu,” ujarnya di Jayapura.
Bahka ia mengatakan seharusnya Polda membiarkan mereka menjalani pemeriksaan dan sidang di Papua karenan sampai saat ini  Papua sudah aman dan banyak anggota di seluruh penjuru Papua. Kalau memang faktor keamanan yang menjadi petimbangan mereka.
“Kami minta segera dipulangkan, jika tidak dikembalikan, rakyat akan pasti marah, dan sempat kami tiga hari saya kesana. Hari pertama kami pergi di berikan waktu kunjung 2 – 3 menit, sangat singkat dan kami bicara diharuskan bahasa Indonesia,” katanya mengulang yang mereka alami.
Lanjutnya, hari Sabtu (04/10) pihaknya melihat ada rencana yang terstruktur dari kepolisian dimana mereka tidak sampaikan kalau para tahanan akan dipindahkan
Aparat hanya berikan surat perpanjangan tahanan hari jumat.
Dirinya baru tahu setelah suaminya dipindahkan. Dirinya tahu lewat surat pemberitauan saat sudah diatas pesawat dan sudah diberangkatkan ke Kaltim dan hal yang ia sesalkan oleh pihak keluarga.
“Kenapa aparat buat seperti ini, apa pun itu mereka itu keluargga kami harus diberitahu,” katanya sesal.
Rasa kehilangan juga dialami Debora Awom, Istri dari Buktar Tabuni yang juga dijadikan tersangka dan dibawah ke Kaltim. Ia mengaku  polisi sangat tidak mempertimbangkan kondisi keluarga saat ini, bahkan sebenarnya persidangan bisa saja dilakukan di Papua tanpa harus ke Kaltim yang jauh dan membuat dirinya kuatir keselamatan mereka disana.
“Jika memang disini tidak ada kantor pengadilan, boleh bisa bisa bawah keluar, tapi di Papua kan ada (pengadilan), mengapa dibawa keluar tanpa izin kami keluarga dan Pengacara. Polisi maksudnya apa, atau kalian Polisi ada niat jahat sama mereka,” katanya sambil meneteskan air mata.
Ia mengaku pihaknya yang hanya ingin berikan makanan di Makobrimob saja susah di Papua apa lagi di luar Papua dan mereka disana bagaimana,?
“Kita jalan saja mereka tolak, ini ada apa? Itu yang kami minta tolong pulangkan suami saya, pada saat itu baru sampai di bandara baru kami dikomunikasikan, mereka sampai di Kalimantan baru mereka sampaikan ke keluarga bahwa mereka sudah pindah,” ujarnya.
Menurut mereka, alasan polisi tidak adil dan penuh rekayasa yakni dipindahkan karena sel – sel di Papua penuh.
“Dari penyidik telepon ke saya dan mereka ada kasih surat pemindahan tanggal 4 oktober dan mereka bilang mereka mau antar ke Kalimantam Timur ini hanya untuk suami saya. Ini informasi dari penyidik. Sementara pengacara mengaku mereka tidak tahu, sampai di Bandara Sentai baru kami tahu info. Polisi kalian punya perasaan dimana,?” paparnya.
Sementara itu, Novita Itlay adik dari Steven Itlay yang juga ditahan dan menjadi bagian dari tujuh orang yang diberangkatkan satu minggu setelah penangkapan, pihaknya tidak diizinkan ketemu kakaknya.
“Hari Rabu saat kesana ngobrol seperti biasa, Jumat kami ke Polda petugas kepolisian bilang harin Kamis Steven Itlay dan Ferri Kombo sudah mereka dipindahkan ke mako Brimob dan kami dapat info dari pengacara mereka dipindahkan kesana, kami minta mereka harus dikembalikan. Hukum di Kalimantan dan Papua sama dan bicara keamanan meraka disana kami khawatir, kami minta jangan sampai akibat dari konflik yang terjadi di Wamena juga bisa berdampak bagi mereka,” ujarnya prihatin yang menuntut adakah kepastian keamanan mereka disana.
Sementara itu ditempat terpisah Advokat yang juga terlibat dalam Koualisi penanganan kasus ini Gustaf Kawer SH mengatakan, Kepolisian semakin tidak profesional karena mereka sebagai penegak hukum malah melangar hukum sendiri.
Dimana dalam penjelasan KUHP Pasal 85 itu harus ada pengusulan dari Kejaksaan Negeri Jayapura setempat (untuk pemindahan). pengusulanya ke ketua Mahkama Agung dan dilanjutkan ke Mentri Hukum dan HAM dan selanjutnya menerbitkan penetapan persetujuan tempat, karena dipindahkan, maka dalam pemidahan kemana – kemana polisi tidak punya hak pemindaan.
Kata Gustav, seharusnya hal pemindaan ini harus keluargga diberitahu, tapi hari ini keluargga tidak tahu dan pengacara juga begitu. ” Padahal kita selalu mendampingi mereka tapi pemindaan mereka tidak diberitaukan,”
“Nanti pada saat mau pindah baru kami dapat surat, Maka kami minta pimpinan Kapolda segeral kembalikan mereka ke Papua karena kasusnya di Jayapura  dan Mahkamah Agung harus menegur Kapolda dan jajaranya karena melangar hukum,” ujarnya.
Lebih lanjut ia menegaskan, pihak dari koalisi hukum pun akan mengambil langkah- langkah hukum karena ada yang tidak beres.
“Kita akan pra pradilankan Kapolda Papua, dan upayah hukum tetap jalan, ” Paparnya.
Ia mengatakan jika alasan keamanan sehingga meraka dipindahkan hal ini tidak masuk akal karena  aparat sudah ada 5000an di Papua seharusnya suda aman.
“Itu kalau mereka ( Aparat ) harus pikir kondisi Papua yang berangsur baik ini jangan sampai menimbulkan konflik dan saya nilai pemindaan ini akan semakin rawan ke depan,” katanya,
Kata Gustav yang sering menangani kasus aktifis Papua ini mengatakan, ada otoritas sipil yang dimiliki Gubernur, DPRD, MPR, untuk meminta meraka dipulangkan,
“Kita punya otoritas Sipil Gubernur. DPRP, MPR harus menegaskan kepada aparat agar proses hukum harus dilakukan seimbang, Jangan tindakan hukum ke orang Papua  kelihatan, sementara yang bukan Papua tidak dihukum jadi kita punya elit harus bicara jangan tingal diam,” ujarnya.
Sementara itu Kapolda Papua, Inspektur Jenderal Pol Paulus Waterpauw, saat dikonfirmasih wartawan, Sabtu (4/10), membenarkan pemindahan para tersangka tersebut dengan alasan keamanan.
“Buchtar Tabuni dibawa ke Kalimantan Timur dalam rangka persidangan untuk bisa lebih aman, ada temannya juga dari KNPB. Belajar dari pengalaman, jika persidangannya di Papua akan menimbullan masalah baru,” ujarnya. (Oel)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *