Segala Bentuk Kekerasan Harus Dihentikan

Para peserta dialog dan pemateri sedang menyatakan komitmen bersama menjadikan Pancasila sebagai ideologi untuk mengatasi konflik yang terjadi di Papua, pada akhir acara Dialog Publik yang digelar di Caffe Outentik Jayapura (26/9/2019).

Dari Dialog Publik yang Digelar PMIPP

Jayapura – Sebagai salah satu bentuk kepedulian Persatuan Mahasiswa Islam Perempuan Papua (PMIPP) terhadap isu-isu yang berkembang di Papua beberapa bulan ini, organisasi berbasis muslim perempuan itu menyelenggrakan Dialog Publik dengan tema Merajut Kembali Papua dengan Nilai Pancasila. Acara diselenggrakan di Caffe Outentik Jayapura (26/9/2019) dan dihadiri oleh para mahasiswa, aktivis, masyarakat, pemuda dan media di Papua.

Untuk memantik jalannya diskusi, Persatuan Mahasiswa Islam Perempuan Papua (PMIPP) menghadirkan Rifki Saputera Masaa,S.E yang dikenal sebagai Pengiat Sosial Papua, Ratih Amalia Lestari, M.Si yang familiar sebagai Cendikiawan Muslimah Papua, dan Saleh Rumatoras, S.H sosok yang lebih akrab dikenal sebagai Aktivis Papua.

Rifki Saputera Massa menjelaskan kerusuhan di Papua hari ini menunjukan bahwa pemerintah lupa bahwa persoalan diskriminasi, pelanggaran HAM, dan perbedaan persepsi terkait sejarah di Papua merupakan persoalan yang harus diselesaikan. “Kekerasan yang terjadi secara langsung maupun struktural harus segera dihentikan dan harus segera dilakukan perbaikan hubungan antara pemerintah dengan masyarakat Papua,” ujar Rifki.

Dia juga menegaskan hadirnya Negara di Papua jangan sekedar adanya aparat, tapi juga dalam bentuk perbaikan pelayanan publik yang baik dan memadai untuk masyarakat Papua, terutama pendidikan karena itu adalah hal yang paling penting.

“Pendidikan adalah salah satu hal yang penting dalam pembangunan. Tanpa pendidikan kita tidak akan bangun, kita bisa bangun melalui pendidikan karena dengan pendidikan tembok pun akan hancur,” tegas Rifki.

Sementara Ratih Amalia Lestari melihat kericuhan beberapa hari terakhir ini sangat miris. Selain mengakibatkan banyak kerusakan dan korban, juga menimbulkan ketakutan, kegelisahan dan trauma terutama banyak dirasakan oleh kaum perempuan. “Ini menimbulkan traumatic terhadap perempuan, mereka jadi takut untuk bepergian dan beraktivitas di tempat umum,” ujar perempuan yang juga aktivis PMII ini.

Dalam pandangannya, penyampaian aspirasi dengan cara demonstrasi seperti yang terjadi akhir-akhir ini memang tidak salah, bahkan hal itu juga dilindungi oleh negara. Hanya saja, apakah aspirasi yang disuarakan benar-benar sudah ditelaah, didiskusikan, dan dirembukkan bersama.

“Jangan sampai aksi-aksi yang kita lakukan justru dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu yang sering kini disebut dengan “penumpang gelap”,” ucapnya.

Dia juga menjelaskan bahwa masyarakat yang di Papua, baik itu pendatang maupun asli Papua adalah saudara, seperti yang disampaikan KH Abdurrahman Wahid bahwa semua adalah saudara dalam kemanusiaan.

“Kita adalah saudara dalam kemanusiaan. Kita memang tidak satu suku, tapi kita satu bangsa. Jika kita tidak satu bangsa tapi kita sama-sama ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi tidak perlu untuk melukai sesama saudara, karena sejatinya kita ini semuanya adalah saudara sebangsa, setanah airair,” tegas Ratih.

Sementara menurut Saleh Rumatoras, insiden kerusuhan yang terjadi di Papua maupun Papua Barat adalah bentuk kekecewaan masyarakat Papua terhadap perlakuan oknum masyarakat di Jawa Timur terhadap masyarakat Papua.

“Sebagai negara yang menjadikan Pancasila sebagai ideologi untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, marilah kita renungkan bersama realitas-realitas yang terkandung di dalam nilai-nilai Pancasila. Apakah kejadian-kejadian di Papua ini pantas terjadi di tengah bangsa yang ber-prikemanusiaan yang adil dan beradab, dan apakah penderitaan rakyat yang berada di pedalaman Papua pantas terjadi di bangsa yang berpersatuan Indonesia ini,” kata Saleh.

Menurutnya, boleh-boleh saja menyampaikan aspirasi melalui demonstrasi, tetapi perlu digarisbawahi bahwa dalam penyampaian aspirasi tersebut haruslah dilakukan dengan demonstrasi yang positif.

“Kita jangan melakukan demonstrasi secara anarkis, jangan merusak fasilitas publik dan jangan sampai mengganggu jalannya aktivitas masyarakat umum,” pesan Saleh.

M Saleh berpendapat bahwa konflik kekerasan yang belum mampu diselesaikan secara adil merupakan bukti kegagalan dalam berideologi karena masih mengedepankan pendekatan keamanan dalam penyelesaian konflik di Papua.

“Padahal seharusnya kita menggunakan kekuatan dan daya tarik ideologi Pancasila untuk meyakinkan orang Papua tentang makna menjadi bagian dari bangsa Indonesia yang berideologi Pancasila baik dalam kata maupun perbuatan,” pungkasnya.

Pada akhir dialog dilakukan pembacaan pernyataan bersama yang isinya meneguhkan Pancasila sebagai ideologi untuk mengatasi konflik yang terjadi di tanah Papua. (ist)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *