Diketok Dengan Angka Rp 15 Triliun Lebih

SALAMAN: Gubernur Lukas Enembe, SIP., MH., menyalami anggota DPRP usai penutupan Rapat Paripurna DPR Papua dengan agenda RAPBD Perubahan 2019 di gedung DPRP, Jumat, (27/9). (Gamel/Cepos)

JAYAPURA-Penutupan rapat paripurna penerapan Perdasi Perubahan APBD tahun anggaran 2019 akhirnya ditutup dengan pendapat tujuh fraksi di DPR Papua yang menyetujui perubahan anggaran APBD tahun 2019.

Dari angka semula Rp 13.978.117.822.287  bertambah Rp 1.072.027.320.063 sehingga total pada pendapatan setelah perubahan menjadi Rp 15.050. 145.152. 550 dan disepakati. Meski demikian  pemerintah diminta lebih fokus dalam penyerapan dan pelaksanaan program mengingat waktu efektif tahun ini tersisa kurang lebih 2 bulan.

Beberapa catatan penting juga disampaikan fraksi-fraksi terutama terkait dokumen APBD Perubahan tahun 2020 untuk segera dikirim ke DPRP dan diminta untuk bisa dituntaskan minggu pertama atau kedua bukan Oktober 2019.

Selain itu usulan KUA PPAS diminta jangan bersifat glondongan. Harus dirincikan. Fraksi Keadilan Nasional Papua (FKNP) meminta dari penambahan Rp 1 triliun lebih ini bisa diefektifkan pada program-program yang dinilai urgent.

Sementara pendapat dari PDIP terdengar lebih pedas. Dimana terkait situasi keamanan di Papua beberapa waktu terakhir ini, Fraksi PDI Perjuangan DPR Papua menganggap sikap gubernur tidak tegas.

“Sikap gubernur tidak tegas, tidak ekplisit dan tidak memperlihatkan tingkat urgensi penanganan masalah kondisi keamanan di Papua,” ujar Herman Yogobi, pelapor dari Fraksi PDI Perjuangan dalam pendapat akhir fraksi pada Rapat Paripurna DPR Papua dengan agenda RAPBD Perubahan 2019, Jumat, (27/9).

Disampaikan bahwa saat ini sudah banyak nyawa yang melayang. Belum lagi harta benda dan ambruknya psikologi penduduk di Papua. PDIP meminta semua disikapi dengan tegas, jelas dan segera untuk ciptakan Papua yang damai bagi semua.

PDIP terlihat konsisten dengan pandangan umum pada sidang sebelumnya tentang kondisi ketidakamanan di Papua.  Meski demikian Fraksi PDI Perjuangan juga menyetujui Rancangan Anggaran dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan tahun 2019 namun perlu ditetapkan di dalam suatu Peraturan Daerah Provinsi sebesar Rp 15,05 triliun.

Pihaknya juga menyinggung soal anggaran pembangunan rumah dinas PU yang terlalu mengada-ada. “Perlu diingat masih banyak orang Papua yang miskin dan perlu ditolong,” tegas Herman Yogobi yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi PDIP.  Ini sama seperti yang diutarakan Fraksi Hanura yang menyinggung belum dirasa penting dibangun rumah dinas.

Fraksi PDI Perjuangan DPR Papua juga meminta agar dalam nota keuangan gubernur pengantar RAPBD tahun anggaran 2020 nanti perlu outcomes, benefits dan impacts dari hasil pembangunan daerah yang terutama dibiayai APBD.

Fraksi PDIP meminta agar dipaparkan secara kuantitatif terkait pengentasan kemiskinan, ketersediaan pangan dan nutrisi. Peningkatan hidup sehat dan sejahtera, ketersediaan pendidikan yang berkualitas bagi semua orang, terciptanya kesetaraan gender, ketersediaan sanitasi dan energi yang terjangkau.

Sementara Fraksi Golkar mengharapkan ada pemerataan anggaran agar tidak menimbulkan kecemburuan. Ini termasuk soal penegakan hukum yang berkaitan dengan HAM. Senada dengan isu HAM, Fraksi Gerindra juga mengutip singkat soal pentingnya dibuat Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR)  dimana semua pelanggaran yang terjadi di atas tahun 2000 bisa didorong ke presiden untuk menerbitkan Perpres soal peradilan HAM.

Terkait pandangan akhir fraksi ini, Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP., MH.,  memberikan jawaban yang sejatinya tak terlalu berbeda dengan jawaban sebelumnya. “Terkait pandangan dewan tentang peningkatan daya serap anggaran, kami jelaskan bahwa penyusunan  APBD-P tahun 2019 dilakukan secara sungguh-sungguh mempertimbangkan tingkat kepentingan dan sisa waktu APBD tahun 2019 serta capaian target kinerja program dan kegiatan,” kata Gubernur Lukas Enembe.

Lalu kegiatan yang dibiayai tahun 2019 juga menggunakan formula tahun tunggal dan jamak dengan meningkatkan pengendalian dan pengawasan baik internal maupun eksternal sehingga bisa dipastikan pelaksanaannya dilakukan secara efisian, efektif dan akuntabel, transparan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Terkait konflik sosial di beberapa daerah ke depan kami akan membangun komunikasi yang intensif dengan semua komponen anak bangsa baik yang sejalan maupun yang berseberangan agar motto kasih menembus perbedaan bisa benar-benar membumi,” imbuh Gubernur. (ade/nat)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *