Operasi Patuh Matoa,  Kedepankan Persuasif

Penyamatan pin Operasi Patuh Matoa kepada anggota oleh Irwasda Polda Papua Kombes Pol Drs. Mulyadi Kaharni, Selasa (24/9). (Elfira/Cepos)

JAYAPURA-  Kepolisian Daerah (Polda) Papua menggelar Operasi Patuh Matoa selama 14 hari terhitung 24 September hingga 7 Oktober tahun 2019, operasi ini dengan mengedepankan persuasif kepada masyarakat. Dimana Dit Lantas Polda Papua bekerja sama dengan Jasa Raharja Dan POM.

Irwasda Polda Papua Kombes Pol Drs. Mulyadi Kaharni  mengatakan, pelaksanaan operasi patuh matoa tahun 2019 semula dilaksanakan serentak di Indonesia pada 29 Agustus hingga 11 September 2019. Namun,  Polda Papua menunda pelaksanaan Ops patuh Matoa melihat situasi dan kondisi di lapangan.

“Lalu Lintas merupakan urat nadi perekonomian suatu negara, oleh sebab itu pemeliharaan Kamseltibcar Lantas sangatlah penting dalam menunjang kehidupan berbangsa dan bernegara. maka keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas merupakan suatu cermin keberhasilan dari pembangunan peradaban modern,” ucap Mulyadi saat memimpin Apel Gelar Pasukan di Lapangan Apel Mapolda Papua, Selasa (24/9).

Dikatakan, data jumlah pelanggaran lalu lintas berupa tilang tahun 2019 dari bulan Januari sampai dengan bulan Agustus sejumlah 6.426 tilang dan berupa teguran tahun 2019 dari bulan januari sampai dengan bulan agustus sejumlah 7.269 pelanggaran. Dimana pelanggaran ini didominasi oleh pengendara roda 2 sebanyak 6.541 kendaraan dan roda 4 sebanyak 594 kendaraan.

Sementara jumlah kecelakaan lalu lintas tahun 2019 dari bulan Januari sampai bulan agustus dari data Integrated Road Safety Management System Ditlantas Polda Papua dan jajaran sejumlah 546 kejadian.  Dimana korban meninggal dunia sebanyak 73 orang, korban luka berat sebanyak 305 orang, korban luka ringan sebanyak 585orang dan kerugian material sebesar Rp. 2.606.900.000 dengan pelanggaran.

“Jumlah tertinggi yaitu, setiap pengemudi Ranmor tidak memiliki SIM sebanyak 100%, serap pengemudi Ranmor mengemudi dengan tidak wajar melakukan kegiatan lain dan atau dipengaruhi oleh suatu keadaan, sehingga menggagu konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebanyak 25%, setiap pengemudi ranmor melanngar aturan batas kecepatan maksimum dan minimum pasal sebanyak 26%, pengendara sepeda motor tidak menggunakan helm standar sebanyak 10%,” jelasnya.

Adapun amanat Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan adalah bagaimana untuk, mewujudkan dan memelihara keamanan, keselamatan dan ketertiban serta kelancaran lalu lintas (kamseltibcar lantas). Dimana meningkatkan kualitas keselamatan dan menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas, membangun budaya tertib berlalu lintas, meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik.

“Keempat point tersebut merupakan hal yang kompleks dan tidak bisa ditangani oleh polantas sendiri, melainkan sinergitas antar pemangku kepentingan menjadi sangat mendasar dalam menemukan akar masalah,” ucapnya.

Menurutnya, dengan dilakukan penegakan hukum berupa teguran terhadap sasaran prioritas tersebut maka pelaksanaan operasi patuh khususnya di Polda Papua diharapkan akan dapat menarik simpati masyarakat untuk tertib berlalu lintas serta mendorong tercapainya tujuan yaitu, meningkatnya disiplin masyarakat dalam berlalu lintas di jalan raya, meminimalisasi pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, menurunnya tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas, meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap polri dengan terbentuknya opini positif dan citra tertib dalam berlalu lintas. (fia/wen)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *