DPRD Se Papua Minta Pemerintan Pusat Gelar Dialog Bersama ULMWP 

Para ketua dan anggota DPRD Papua yang tergabung dalam Asosiasi DPRD Kabupaten se Indonesia Komisariat Wilayah Provinsi Papua saat bertemu dengan pemerintah pusat yang diwakili menkopolhukam Wiranto dan Mendgri Tjhjo Kumolo dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Jakarta,  Selasa, (24/9) 

JAYAPURA – Menyikapi situasi di Papua, pimpinan  DPRD se Papua dan Papua Barat menyampaikan sejumlah aspirasi, meminta pemerintah pusat segera menggelar dialog dengan KNPB, dan ULMWP dan organisasi perlawanan lainnya di Papua.

Ketua Asosiasi DPRD Kabupaten Se Indonesia Komisariat Wilayah Provinsi Papua Turius Yigibalom kepada Cenderawasih Pos melalui sambungan telepon selulernya mengatakan, bahwa anggota DPRD se Papua Selasa, (24/9) gelar pertemuan dengan pemerintah pusat menawarkan sejumlah solusi soal Papua. ” Pemerintah pusat harus buka dialog agar mengetahui masalah intinya, sebab jika hal ini tidak dilakukan, maka akan terus ada korban, sehingga hal ini harus ada perhatian,” katanya.

Kata dia, dengan menghadirkan seluruh pimpinan dan anggota DPRP dan DPRD kabupaten diharapkan bisa ada solusi.

“Terkait dengan kejadian di Papua dan Papua Barat, semua akar masalah ini yaitu terkait pelangaran HAM, rasisme dan pelurusan sejarah, maka pokok- pokok pikiraan harus dibicarakan dan salah satunya  perlu lakukan evaluasi UU Otsus,” ujarnya.

Maka lanjut Terius, paling tidak buka dialog dengan kelompok kelompok KNPB, ULMWP supaya ada solusi. ”  Ini yang menjadi usulan DPRD,” terangnya.

“Harus ada revisi UU Otsus karena pasal – pasal lain tidak relevan, Intinya evaluasi dan pelaksanaanya  seperti apa itu yang menjadi harapan kami,” tambahnya.

Sementara itu, terkait isu pemekaran hendaknya jangan sepihak tapi harus ada kajian, dan bisa melibatkan semua masyarakat dengan berbagai pertimbangan.

“Jangan asal – asal pemberian kabupaten dan provinsi.  Jangan sampai ada perebutan Wilayah, sehingga  harus ada kajian agar tidak ada masalah dikemudian hari,” sautnya.

Ia mengatakan ini semua yang diusulkan merupakan kesepakatan para angota DPR se Papua yang diserahkan  kepada Muldoko dan Wiranto

Sedangkan  bagi mahasiswa exsodus,   ia juga meminta Gubernur mengambil langkah bersama Bupati  se Papua menggelar pertemuan langsung bersama  mereka. “Harus kita bicara seperti antar orang tua dan dan anak,” katanya,(oel).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *