Tiga Jurnalis Diintimidasi Saat Liput Aksi Mahasiswa di Depan Uncen

Jayapura – Kepolisian diduga melarang dan mengintimidasi tiga wartawan di Jayapura saat meliput pembukaan Posko Eksodus Solidaritas Mahasiswa Papua di halaman Auditorium Universitas Cendrawasih Jayapura, Senin (23/09). Mereka adalah Hengky Yeimo, jurnalis Koran Jubi dan jubi.co.id, Benny Mawel  kontributor The Jakarta Post dan jurnalis Jubi.co.id, dan jurnalis Suarapapua.com Ardi Bayage.

Benny Mawel, Hengky dan Ardy  dalam press rilisnya menceritakan kejadian tersebut, ketika itu Senin (23/9) pagi sekitar pukul 07.00 WIT, ia bersama Ardi Bayage dan Hengky Yeimo memotret dan mengambil video suasana di lokasi, juga sempat mengabadikan spanduk bertuliskan “POSKO Solidaritas Mahasiswa Exsodus Papua”. Di depan Gapura Uncen Abepura. Saat itu, beberapa anggota polisi yang dipimpinan Kapolsek Abepura hendak merobek spanduk yang dipajang tersebut.

Melihat aktiitas ke tiga wartawan, datang seorang polisi berbaju preman menginterogasi dan mendorong hengky bersama Beny Mawel ke tempat parkiran motor. “Kami sampaikan kekesalan kami atas perlakuan itu, kemudian kami mengambil gambar lagi. Mereka kembali dorong kami. Kami kemudian berdebat,” ujar Hengky menjelaskan.

Polisi juga memerintahkan Ardy Bayage melepas topi berwarna hitam berlogo PNG yang dikenakannya, diikuti makian dan menyebut ketiganya wartawan tidak jelas. Saat membuka topi, Ardi dipukul dengan tangan di kepala. “ Polisi kemudian mendorong kami bertiga. Kami mendengar teriakan ‘Jubi mana, Jubi  media provokator’. Mereka menyatakan Kapolres Jayapura Kota memerintahkan melarang wartawan Jubi meliput berita,” ujar Hengky.

Mereka juga mendengar teriakan dari oknum polisi yang menyebut wartawan Jubi provokator. Tidak berimbang dalam menulis berita. Mendengar teriakan itu Beny kemudian menjelaskan kepada polisi jika wartawan bekerja independen sesuai Undangan -Undang nomor 40 tahun 1999, tentang pers., namun tidak ditanggapi, mereka malah mau dibawa ke Polsek Abepura.

“  Kami lalu didorong paksa meninggalkan Gapura Uncen agar tidak meliput. Namun seorang intel yang mengawal kami, Hanya mengantar kami sampai di depan Museum Uncen yang jaraknya hanya beberapa puluh meter dari lokasi,” kata Hengky.

Kata Hengky, setelah berada di depan Museum Uncen pihaknya kemudian menghubungi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jayapura, dan pimpinan redaksinya agar melakukan advokasi atas tindakan yang mereka alami.

Koordinator Forum Jurnalis Asli Papua atau FJAP, Arnold Belau mengatakan apa yang dilakukan kepolisian itu telah melanggar UU Pers dan menunjukkan sikap diskriminatif.

“ Undang-Undang Pers menjamin wartawan bebas meliputan tanpa intimidasi, dan pembatasan dari pihak mana pun. Apa yang dilakukan polisi ini, bentuk ketidakpahaman mereka terhadap tugas dan fungsi pers,” tegas  Arnold Belau.

Menurutnya, aparat keamanan di Papua mesti mengubah cara pandangnya. Tidak mencurigai para jurnalis di Papua, terutama wartawan asli Papua yang sering menjadi korban ketika melakukan kegiatan jurnalistik.

“FJAP menyesalkan dan mengutuk keras perlakukan diskriminasi, intimidasi dan pembatasan akses wartawan meliput secara bebas di Papua. Aparat di Papua mestinya menjaminan akses terhadap semua wartawan melakukan kerja-kerja jurnalistik tanpa tekanan pihak mana pun,” ujarnya.

Pernyataan yang sama dikatakan Ketua AJI Jayapura, Lucky Ireeuw. Menurutnya, intimidasi terhadap jurnalis bisa dijerat dengan pasal pidana KUHP dan pasal 18 UU Pers yang berbunyi ‘Setiap orang melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalang-halangi kemerdekaan pers dan kerja-kerja jurnalistik dapat dipidana kurungan penjara selama 2 tahun atau denda paling banyak Rp500 juta’.

“AJI Jayapura sangat menyangkan tindakan semena-mena tersebut. Terlebih itu dilakukan oleh aparat kepolisian yang merupakan pengayom dan pelindung rakyat,” kata Lucky.

Dikatakan, negara Indonesia merupakan negara demokrasi, yang menempatkan pers sebagai pilar keempat. Dalam negara demokrasi, jurnalis bekerja dengan dilindungi UU Pers, dan apa yang diberitakan jurnalis untuk kepentingan publik.“Kalau jurnalis diintimidasi, didikriminasi, dihalang-halangi, hak masyarakat untuk memperoleh berita yang benar dan akurat terhambat,” ujarnya.

Dalam catatan AJI, jurnalis di Papua sering mendapat intimidasi dan perlakuan diskriminatif di lapangan. Ini yang patut menjadi perhatian pemerintah, aparat, dan masyarakat.

AJI meminta semua pihak yang tidak puas atau menilai hasil liputan jurnalis tidak berimbang, melakukan protes sesuai aturan yang ada. Misalnya menggunakan hak jawab, memberikan klarifikasi atau koreksi kepada media yang memuat berita tersebut. Ini sebagaimana diatur dalam UU Pers. “Tidak begitu saja menghalangi kerja jurnalisitik,” Kata Lucky. ( oel/luc)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *